RM.id Rakyat Merdeka - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perilaku anti korupsi sangat ironis. Pasalnya, masyarakat kini sudah cuek dengan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti saat memaparkan survei BPS tentang hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024, secara hybrid, di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Dalam paparanya, Amalia mengatakan, IPAK dalam tren penurunan selama 2 tahun terakhir. Tahun ini, IPAK berada di level 3,85, turun 0,07 poin dibandingkan 2203 yang mencapai 3,92.
Baca juga : Bersyukur, Pilpres Di Sini Aman-Lancar
“Penurunan IPAK merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi,” kata Amalia.
Berdasarkan data BPS, IPAK sebenarnya sempat cenderung meningkat pada 2020-2022. Tercatat IPAK pada 2020 berada di level 3,91 dan pada 2022 mencapai 3,99. Namun, sejak 2022 hingga 2024, IPAK terus turun.
Penurunan IPAK, kata dia, selaras dengan menyusutnya dua komponen pembentuknya: indeks persepsi dan indeks pengalaman. Tercatat indeks persepsi turun menjadi 3,76 dan indeks pengalaman menjadi 3,89.
Baca juga : 5 Anggotanya Ketemu Presiden Israel, PBNU Naik Pitam
“Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit masyarakat yang menganggap kebiasaan perilaku korupsi sesuatu yang tidak wajar,” kata Amalia.
Adapun indeks persepsi dalam IPAK disusun berdasarkan pendapat responden terhadap kebiasaan atau perilaku koruptif di lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Ketiganya menurun menjadi 3,96, 4,02, serta 3,50.
Sementara indeks pengalaman dalam IPAK mencakup pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Sama seperti indeks persepsi, seluruh komponen indeks pengalaman juga turun, yakni indeks pengalaman publik turun jadi 4,14 dan indeks pengalaman lainnya jadi 3,12.
Baca juga : Nawawi Bilang Banyak Masalah, Marwata Ngaku Sangat Capek
Sebagai catatan, IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku antikorupsi di masyarakat yang diukur dalam skala 0-5. Semakin tinggi nilai IPAK, maka semakin tinggi budaya anti korupsi di masyarakat dan sebaliknya.
Kata Amalia, data-data tersebut menceminkan bahwa masyarakat mengalami banyak pengalaman korupsi skala kecil (petty corruption). Sehingga, sudah menjadi kewajiban semua untuk memperbaiki fenomena ini. Misalnya, edukasi dan mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membangun persepsi anti korupsi yang lebih baik ke depan.
Lalu, apa respon KPK soal hasil survei BPS tersebut? Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, skor tersebut menunjukkan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah alias PR bersama. Salah satunya dengan menguatkan kembali komitmen dan perbaikan melalui langkah-langkah nyata.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.