Masyarakat Pesisir Dan Pulau Kecil Hidup Dalam Kemiskinan Ekstrem

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti dampak negatif industri ekstraktif, seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, dan penangkapan ikan besar-besaran, terhadap masyarakat. Masyarakat pesisir dan pulau kecil hidup dalam kemiskinan ekstrem karena kehilangan mata pencaharian dan ruang hidupnya akibat industri tersebut.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami me­nyatakan, pihaknya mencermati dampak kebijakan hilirisasi serta masifnya kegiatan pertambangan dan perluasan industri ekstraktif terhadap masyarakat pesisir dan pulau kecil, dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, masyarakat pe­sisir dan pulau kecil hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Kata dia, eksistensi pulau-pulau kecil ada yang mulai lenyap, bahkan tenggelam. Hal ini menunjukkan terjadinya keren­tanan di pesisir, yang tak hanya bersifat ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. “Itu bukan hanya karena perubahan iklim, tapi juga aktivitas industri ekstraktif,” ujar Athiqah, di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Baca juga : Uji Emisi Kendaraan Kembali Digaspol Nih

Dia menguraikan, kegiatan industrialisasi seperti proyek hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, serta pertambangan biji be­si dan tambang emas di Sulawesi Utara, berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di pe­sisir laut dan pulau-pulau kecil.

Kata dia, dampak lingkungannya jelas, terjadi pencemaran logam berat, misalnya di sungai-sungai di sekitar pabrik di wilayah tersebut. “Khusus pertambangan nikel, tidak hanya pencemaran air, tapi juga pencemaran udara, hancurnya hutan, serta peng­gusuran kebutuhan petani dan nelayan akibat ekspansi tambang nikel,” tuturnya.

Dampak lain yang tidak ka­lah penting, sambung Athiqah, privatisasi atas wilayah pesi­sir. Berdasarkan data sejumlah organisasi nirlaba, lebih dari 200 pulau sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia, hingga tahun 2023. Pulau yang paling banyak dipri­vatisasi berada di wilayah DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Baca juga : Raih Gelar Euro 2024, Tim Matador Dihiasi Rekor

“Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait, merefleksi berbagai peraturan yang ada. Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, mes­tinya melindungi konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya alam, serta sistem ekologi secara berkelanjutan,” tandasnya.

Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna me­nyampaikan hal serupa. Kata dia, sebanyak 1,3 juta orang yang hidup di pesisir, berada dalam kemiskinan ekstrem. Akibatnya, desa-desa pesi­sir mulai ditinggalkan masyarakat, utamanya para pemuda yang men­gadu nasib ke kota-kota besar.

“Hal itu akan menghadirkan persoalan baru, atau memperparah persoalan yang sudah ada. Saat ini, kita bisa melihat secara gamblang, urbanisasi dan persoalan perkotaan sudah semakin rumit dan sulit dis­elesaikan,” jelas Hendra.

Baca juga : Alcaraz Hampir Sempurna

Di pesisir dan pulau-pulau ke­cil, sambung dia, profesi nelayan mulai ditinggalkan para pemuda. Masalah tersebut merupakan dampak dari industrialisasi di pesisir dan pulau kecil, nelayan kecil dipaksa bersaing terbuka dengan nelayan yang memiliki kapal besar, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.