Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gercep alias bergerak cepat merespons dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP).
RM.id Rakyat Merdeka - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Prabu Revolusi mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk permintaan klarifikasi, saat kasus tersebut terjadi, atau tepatnya di tanggal 18 September 2024.
Langkah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
“Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian,” kata Prabu, Sabtu (21/9/2024).
Kominfo menegaskan, pihak yang membocorkan dan menyalahgunakan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), akan dikenai sanksi pidana.
Pelanggar yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi dapat dijerat hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp 4 miliar.
Baca juga : Beringin Janji Bakal Jadi Mitra Kritis Di Senayan
Sementara pelaku yang menggunakan data pribadi tanpa izin, bisa dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar.
“Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Saat ini, investigasi masih berlangsung. Pihak Kominfo terus berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaku kebocoran data ini ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Prabu mengimbau masyarakat untuk aktif menjaga keamanan data dengan mengubah kata sandi secara berkala.
“Hindari tautan maupun file mencurigakan agar dapat terhindar dari pencurian data,” imbau Prabu.
Kasus ini menambah panjang daftar insiden kebocoran data di Indonesia.
Baca juga : Rencana Pemerintah Tuai Pro Dan Kontra
Kondisi ini menjadi perhatian publik dan menuntut langkah serius dari pemerintah.
Kasus ini mencuat setelah akun X @secgron, yang dikenal sebagai pakar keamanan siber, mengungkapkan adanya penjualan 6 juta data NPWP oleh akun bernama Bjorka.
Data tersebut dijual di forum gelap dengan harga 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp 153 juta.
“Data yang bocor, di antaranya NIK, NPWP, alamat, no HP, e-mail, dll,” tulis @secgron.
Terpisah, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mendukung langkah Kominfo menjatuhkan sanksi tegas.
Menurutnya, salah satu penyebab maraknya kebocoran data yang terjadi adalah belum adanya sanksi.
Baca juga : Bacawabup Positif Narkoba
Namun, Pratama menilai, sanksi seharusnya tidak hanya kepada pihak yang membocorkan atau menyalahgunakan data pribadi. Tetapi juga kepada perusahan atau organisasi yang mengalami kebocoran data.
Sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 22 September 2024 dengan judul Usut Dugaan Kebocoran Data NPWP, Dirjen IKP: Pelaku Bisa Kena Pidana
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.