RM.id Rakyat Merdeka - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengajak masyarakat mendukung dan memberi kesempatan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatur dan memimpin.
Mahfud menilai, tidak boleh keras kepala dan menganggu hanya karena berbeda pilihan politik. Karena hal itu bukan tindakan beradab dalam demokrasi.
"Tapi, sebagai intelektual, anda semua harus kritis. Mari kita awasi sama-sama, kalau keliru kita katakan keliru dengan berani, kalau benar kita puji. Itu cara kita hidup berdemokrasi, yang mungkin itu yang disebut demokrasi santun," kata Mahfud saat menjadi narasumber Polgovdays: Political Talkshow 2024 yang digelar di Auditorium Mandiri FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Minggu (10/11/2024).
Ia menyampaikan, dalam demokrai tata pemerintahan dan kepemimpinan ditentukan oleh visi, pernyataan dan arahan seorang pemimpin.
Sampai saat ini, Mahfud berpendapat, minimal sudah tiga kali dalam forum besar, Presiden Prabowo menyatakan visi, misi dan arahan-arahan yang sangat bagus.
Baca juga : Dari China Ke Amerika, Prabowo Rangkul Dua Raksasa Dunia
Antara lain tentang memimpin dan mewujudkan Indonesia yang bersih, termasuk bersih dari korupsi. Lalu, Indonesia sesuai dengan tujuan konstitusi, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat.
Bagi Mahfud, itu berarti Pemerintahan ini betul-betul diarahkan untuk membangun masyarakat. Kemudian, komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.
Selain itu, tentang demokrasi ketika dia berpesan khusus ke intelijen tidak boleh menginteli rakyat. Karena tugas mereka menginteli musuh negara, bukan rakyatnya sendiri.
"Bahkan, yang terakhir di GSN, salah satu yang diangkat Pemerintah jangan suka kunjungan kerja, sederhana itu, tapi kunker itu penyakit," ujar mantan Menko Polhukam tersebut.
Mahfud mengungkapkan, banyak Dubes-Dubes yang mengeluh kepadanya karena KBRI seolah hanya melayani orang-orang yang melakukan kunjungan kerja.
Baca juga : NasDem Mau Terapkan Gaya Berpolitik Santun
Padahal, ia merasa, tidak ada yang dipelajari dan mereka yang datang cuma menghabiskan jatah kunker berkedok studi banding, termasuk anggota DPR.
Mahfud yang pernah pula menjadi Anggota DPR RI menceritakan, setiap Anggota Komisi di DPR akan mendapat jatah kunker ke luar negeri. Lalu, setiap menjadi Anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-Undang di DPR mendapatkan jatah kunker ke luar negeri, yang dalam satu tahun bisa ada 5-6 kali.
Bahkan, pada 2008 saat dirinya sudah pindah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud masih ditawari dan diminta memilih masuk ke Pansus mana untuk kunker ke luar negeri.
Padahal, Mahfud menekenkan, UU yang akan dibahas, yaitu UU Pemilu untuk Pemilu 2009, sebenarnya sudah selesai.
"Saya sudah menjadi Ketua MK dikirimi surat oleh DPR, bapak, Pansus Pemilu mau milih mana, padahal UU-nya sudah selesai. Kunker masih dilakukan kan buang buang duit kok. Apalagi wong sudah jadi, studi banding apa, saya bilang ini main-main, ini mau studi banding apa. Bilangnya, Pak ini jatah Pak," kata Mahfud yang pernah ‘dikeroyok’ Anggota DPR RI karena membatalkan Kunker ke luar negeri.
Baca juga : Presiden Prabowo Disambut Antusias Mahasiswa Dan Warga Di Beijing
Maka dari itu, ia sependapat jika Presiden Prabowo ingin membatasi kunker luar negeri para pejabat-pejabat. Meski begitu, Mahfud menilai, semua visi, misi maupun arahan-arahan Presiden Prabowo selama ini akan sulit dilaksanakan. Karena melihat rekam jejak orang-orang yang masuk Kabinet Merah Putih.
"Melihat track record, saya agak ragu apa ini bisa jalan. Saya, kita semua menunggu. Tidak boleh kita men-judge, ini kan demokrasi," ujar Mahfud.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.