Sebelumnya
Sementara itu, Sadino mengatakan, jika nanti ada badan khusus, entah namanya apa, misalnya Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) atau BPDPKS yang ditingkatkn, yang penting badan tersebut harus mempercepat penyelesaian masalah di sektor sawit.
“Artinya yang tadi adalah kekacauan tadi itu ada yang ngurus khusus gitu. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda siapa leadernya, dirjennya siapa?" tanya dia.
Baca juga : MUI Apresiasi Ide Prabowo, Namun Ingatkan Maafkan Koruptor Harus Sesuai Hukum
Menurutnya, jika sektor sawit memiliki otoritas yang kuat dan langsung berhubungan dengan Presiden, maka regulasi tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau “kitab suci”. Apalagi Permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengatur kebakaran.
“Sebenarnya bagaimana mengakselerasikan artinya pada saat orang yang punya gagasan seolah-olah dia mau menang sendiri ini bisa dihilangkan ya aturan tadi yang antara ATR/BPN dengan perdagangan, dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” ungkap dia dia.
Baca juga : Erick: Bertahap, 67 Ribu UMKM Akan Bebas Utang Mulai Januari 2025
Di tempat yang sama, Rino mengatakan, dalam dua minggu terakhir, pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis dengan salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit agar sampai ke tangan Prabowo.
“Tujuan unntuk mendorong terwujudnya badan ini agar sampai ke tangan beliau. Jadi beliau mendapatkan satu dokumen atau satu keterangan yang memang membuat manfaat mudah dilahirkan dari suatu badan ini,” kata dia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.