BREAKING NEWS
 

Kementerian/Lembaga Terkena Efisiensi

Basuki: Anggaran IKN Tidak Berubah

Reporter : SUSILO YEKTI
Editor : ABDUL SHOMAD
Rabu, 5 Februari 2025 07:25 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3/2/2025.  (Foto: BPMI Setpres)

 Sebelumnya 
Dia pun merekomendasikan tiga skema yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo dalam persoalan pembangunan IKN.

Skema pertama, melakukan evaluasi perencanaan dengan fokus pada infrastruktur strategis terlebih dahulu. Skema kedua, IKN dapat ditempatkan selayaknya Istana Kepresidenan di Bogor atau Bali.

“Dalam hal ini, Istana Kepresidenan di IKN hanya digunakan untuk keperluan seremonial dan kunjungan dari delegasi negara tetangga. Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Baca juga : Eks PPK Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 319,6 M

Skema ketiga, lanjut Bhima, Pemerintah bisa melakukan diplomasi aktif dalam menarik investasi ke IKN, termasuk melalui Danantara.

“Porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN dan fokus pada realisasi investasi dalam dan luar negeri. Cara ini paling rasional dalam membangun IKN yang butuh anggaran besar,” imbuhnya.

Di media sosial X, perbincangan netizen soal IKN juga tidak ada habisnya.

Baca juga : BUMN Jadi Motor Penggerak Ekonomi

“Saya pendukung IKN. Fakta bahwa Prabowo belum ke IKN, itu justru baik bagi IKN. Hal itu akan membuat para pekerja bisa fokus, dan meningkatkan kualitas pembangunan. Tapi, sikap Prabowo sudah tegas dan jelas. Berulang kali Prabowo menegaskan, IKN harus jadi ibu kota politik (gedung-gedung trias politika selesai) di 2028. Dan anggaran IKN dialokasikan Rp 48 triliun. Kurang apa coba?” tulis akun @semangat007.

“Berat banget nih kerja, Pak Bas. Pembangunan IKN harus berlanjut di tengah pengetatan anggaran. Semoga tidak menjadi Candi,” sahut akun @JendIsMyName__.

“Semoga cepat rampung deh IKN. Biar para ASN seperti suami saya, nggak terus kepikiran akan dipindah ke IKN atau tidak tempat kerjanya,” timpal akun @buddhesumm.

Baca juga : Inflasi Terkendali, Sektor Manufaktur Menggeliat

“Satu hal yang nggak bisa ditutupin oleh negara atau media massa, IKN adalah proyek yang memakan banyak anggaran. Saya usul, bagimana kalau IKN dibangun dan dikelola oleh pengembang saja, biar bisa seperti BSD dan kota semacamnya. Itu kan bisa menghemat anggaran negara,” usul akun @637389_. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense