RM.id Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Didik mengatakan, meskipun program ini merupakan janji kampanye yang harus direalisasikan, tantangan logistik, rantai pasokan, kualitas gizi, serta pengawasannya menjadi persoalan yang kompleks.
Kata dia, jika negara mengeluarkan anggaran untuk konsumsi masyarakat, itu akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).
"Namun, ironisnya, implementasi program ini justru menjadi sasaran empuk bagi pemburu rente," ujar Didik dalam sambutan Peluncuran Policy Brief dan Diskusi Publik bertajuk "Makan Bergizi Gratis: Cerita Sukses atau Mimpi Buruk Pemerintahan Prabowo?" di Jakarta.
Acara ini digelar oleh Universitas Paramadina dan Institute Harkat Negeri (IHN). Hadir Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said.
Baca juga : Pemprov Jakarta Perluas Program Makan Bergizi Gratis
Sejumlah akademisi, ekonom, dan peneliti juga hadir dalam diskusi tersebut untuk membahas tantangan, peluang, serta dampak ekonomi dan sosial dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Narasumber yang hadir diantaranya, Wakil Rektor Universitas Paramadina Fatchiah E. Kertamuda, dan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.
Didik juga menekankan bahwa di negara-negara lain seperti Brazil, India, dan Jepang, program serupa berhasil dilaksanakan, tetapi di Indonesia perbedaan dinamika sosial dan ekonomi tiap daerah harus diperhitungkan.
Didik menyarankan, agar fokus MBG diarahkan ke daerah dengan tingkat gizi rendah dan stunting tinggi, serta melibatkan warung makan kecil agar dampak ekonomi lebih merata.
Dampak Sosial dan Gizi bagi Anak
Dari sudut pandang akademik, Fatchiah menyoroti dampak program MBG terhadap tumbuh kembang anak.
Baca juga : Banjir Protes, Menkeu Janji Perbaiki Coretax
Ia menekankan pentingnya perbedaan asupan kalori dan nutrisi bagi siswa SD, SMP, dan SMA agar program ini benar-benar berdampak positif.
"Istilah 'makan bergizi' harus benar-benar berdampak pada perkembangan fisik, emosional, dan psikologi anak. Jika tidak terkoordinasi dengan baik, program ini bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti kekhawatiran tentang kemungkinan pengalihan anggaran pendidikan sebesar Rp 660 triliun untuk membiayai MBG, yang bisa berdampak pada prioritas pendidikan lainnya.
Aspek Fiskal dan Potensi Risiko Ekonomi
Sementara itu, Wijayanto Samirin menyoroti aspek fiskal dalam implementasi MBG.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran MBG yang awalnya Rp 71 triliun kini meningkat menjadi Rp 171 triliun, yang berasal dari pengurangan anggaran sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.
Baca juga : Gibran Ngaku Sering Ditagih Makan Gizi Gratis
"MBG bukan program yang bisa dihentikan di tengah jalan karena akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun, jika tidak didukung dengan kapasitas fiskal yang memadai, program ini justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo," tegasnya.
Samirin menambahkan bahwa jika program ini tidak dijalankan dengan baik, maka masyarakat akan kritis karena hak-hak mereka di sektor lain berkurang demi mendanai MBG.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.