RM.id Rakyat Merdeka - Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi ekskalatif.
Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang dibangun di atas dasar dan arah Pembukaan UUD 1945, seperti keputusan untuk bergabung menjadi anggota BRICS, kebijakan untuk membentuk Danantara dan Bank Emas, kebijakan untuk mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, kebijakan efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran, hingga program hilirisasi komoditi.
Di masa lampau, tangan-tangan geopolitik itu masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional seperti LSM dan Ormas untuk mendikti arah kebijakan Pemerintah. Saya melihat saat ini berbeda. Polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source.
Namun, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin, masyarakat diaduk-aduk melalui influenser dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono.
Baca juga : Kapal Perang Prancis Ikut Latihan Bersama Di Tanjung Benoa, Bali
Jika muncul protes dan kritik, saya yakin itu karena salah paham terhadap kebijakan strategis Pemerintah. Menurut saya, dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya.
Jangankan mahasiswa dan masyarakat luas, bahkan para pemangku kebijakan di pusat hingga daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis tersebut. Oleh karena itu, wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Sebagai contoh isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi yang ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.
Menurut saya, ini anomali. Karena persoalan utang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut.
Namun, saya setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan, termasuk anggaran riset dan kajian, mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Karean ruh atau nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian.
Baca juga : Hambatan Utama Efisiensi, Tutup Devisit Akibat Kobocoran dengan Utang
Jikapun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Termasuk kesejahteraan para pendidik, akibat berkurangnya biaya pendidikan.
Dan saya yakin, rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional, juga kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus, sehingga bangsa kita dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing.
Saya yakin, kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian Presiden Prabowo. Karena memang betul, yang kita bangun adalah jiwa dan raga pelajar dan mahasiswa kita. Kewajiban untuk memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi.
Jangan sampai kita melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus beasiswa untuk memberi makan gizi gratis kepada pelajar di sekolah sekolah anak kelas menengah yang sudah kelebihan gizi.
Baca juga : Luhut: TNI Harus Kuasai STEM, Digitalisasi, Ekonomi Dan Pengelolaan Keuangan
Dan saya kira, kritik dan masukan seperti itu sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisiensi yang mengurangi bea siswa dan kualitas pendidikan tinggi kita.
Presiden Prabowo, saya yakin, akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor sektor yang menerima anggaran realokasi dan refokusing anggaran hasil penghematan. Saya yakin efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kiritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspons secara baik oleh pemerintah.
Haris Rusly Moti
Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.