RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Jabar akan difokuskan pada rehabilitasi sempadan sungai serta ketahanan pangan.
Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Rakor tersebut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Kang Dedi menekankan bahwa penanganan banjir tidak lagi hanya berfokus pada bantuan darurat, seperti penyediaan sembako dan alas tidur, tetapi lebih pada rehabilitasi jangka menengah untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Baca juga : Mendagri Imbau Bulog Serap Hasil Panen Demi Wujudkan Ketahanan Pangan
“Kami sudah masuk ke tahap teknis. Tidak lagi sekadar tanggap darurat, tetapi fokus pada rehabilitasi bencana agar kejadian ini tidak berulang,” ujar Kang Dedi.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jabar, serta pemerintah kabupaten/kota akan bekerja sama membangun tanggul di sepanjang sempadan sungai yang terdampak.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam rakor tersebut, juga dibahas mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan pembangunan tanggul.
Biaya akan dikolaborasikan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, mengingat angka yang dibutuhkan cukup besar.
Baca juga : Kurangi Risiko Banjir, Jabar Lakukan Modifikasi Cuaca 10 Hari
“Pertama, kita harus segera menetapkan lokasi pembangunan tanggul. Kedua, terkait pembiayaan, ini akan terintegrasi dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan pemkab/pemkot secara bersama-sama,” jelas Kang Dedi.
Ia berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi jangka menengah yang tidak hanya menanggulangi banjir, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan.
“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa menjadi stimulus, tidak hanya untuk penanganan banjir, tetapi juga ketahanan pangan. Karena efek dari sungai itu berujung pada areal pertanian, yang berdampak pada produktivitas beras,” tambahnya.
Target Pembangunan Dimulai Juni 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor akan dilakukan dengan menertibkan sempadan sungai, merevitalisasi irigasi, serta membangun tanggul dan bendungan.
Baca juga : IKAPPI Dukung Koperasi Desa Merah Putih Atasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pangan
“Semua ini membutuhkan pengadaan lahan. Sebelum pembangunan dimulai, harus ada penetapan lokasi (penlok) yang menjadi tanggung jawab kepala daerah,” ujar Nusron.
Para kepala daerah yang hadir dalam rakor telah berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan.
Ditargetkan, pertengahan April 2025 penlok rampung, pengadaan lahan selesai akhir Mei, dan pada Juni 2025 proses pembangunan bisa dimulai.
“Hasil rakor ini memastikan bahwa kepala daerah berkomitmen untuk menyelesaikan penetapan lokasi di pertengahan April, pengadaan tanah di akhir Mei, dan pembangunan mulai Juni, baik untuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul, sempadan sungai, situ, irigasi, maupun bendungan,” pungkas Nusron.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.