Tragedi pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menjadi sorotan publik. Sebelumnya Putri Karlina, saat akad memilih menolak karangan bunga dari para tamu undangan, dan gantinya tamu membawa bibit pohon sebagai simbol perayaan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.
Permintaan Wakil Bupati Garut mencerminkan niat yang sederhana dan sarat makna, sebuah ajakan merayakan kebahagiaan dengan memberi manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Namun fakta di lapangan berbeda cerita, di balik imbauan yang tampak bersahaja itu, tetap saja pernikahan berlangsung dalam kemewahan seremonial, lengkap dengan pesta rakyat yang tak terkontrol.
Pada dasarnya ruang publik merupakan tempat bertemunya negara dan rakyat melalui berbagai aktivitas sosial. Salah satu bentuk aktivitas itu adalah pesta rakyat, yang digelar dalam pernikahan putra Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut. Di balik pesta rakyat, terselip narasi simbolik tentang kebaikan hati sang pemimpin untuk berbagi makanan gratis kepada rakyatnya.
Namun, niat baik yang semestinya berdampak positif, justru berujung tragedi. Ribuan warga memadati kawasan Pendopo Garut. Mereka datang bukan hanya sekitar Garut, tetapi dari berbagai daerah lain yang antusias untuk merayakan pesta rakyat dengan makan gratis dalam momentum langka sekaligus istimewa pernikahan anak gubernur.
Baca juga : Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemprov DKI Bangun 4 Pasar Baru Di Lokasi Strategis
Sayangnya, kerumunan massa yang tidak terkontrol menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Peristiwa ini tentu tidak hanya persoalan kesalahan teknis semata, tetapi juga merepresentasikan masalah yang lebih dalam, yakni ketika politik simbolik yang gagal dikelola dengan baik, ketimpangan dibiarkan, serta absennya perencanaan tata kelola kerumunan secara sistematis.
Politik Simbolik dan Populisme Seremonial
Dalam tradisi politik nusantara, pesta rakyat kerap kali dimanfaatkan sebagai saranan komunikasi populis oleh para pesohor. Pemimpin politik menampakkan dirinya begitu dekat dengan rakyatnya melalui pemberian langsung seperti makan gratis, sembako murah dan hiburan massal. Di sisi lain juga menciptakan efek secara emosional yang menciptakan kedekatan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Namun, kerap kali praktik ini lebih karena politik simbolik yang superartifisial.
Menurut Margaret Canovan, populisme mempunyai dua wajah yang saling terpaut, namun penuh ketegangan. Pertama, populisme memilliki kekuatan redemptif, yakni menjanjikan pemurnian demokrasi dengan mengkorelasikan secara langsung antara rakyat dan pemimpinnya, namun kerapkali terjebak dalam gestur politik simbolik tanpa perubahan nyata. Kedua, populisme berwajah realis, yaitu ketika politik simbolik dimanfaatkan secara strategis untuk menguatkan legitimasi kekuasaan, meskipun dalam faktanya tetap tergantung pada sistem politik konvensional.
Dalam kasus tersebut, makan gratis menjadi bagian dari ritus politik tanpa perhitungan risiko. Misalnya tidak ada pembatasan massa, yang potensi akan membludak karena ingin menghadiri pernikahan pejabat dan tokoh publik, tidak ada mitigasi risiko kerumunan, serta tidak ada sistem evakuasi yang semestinya disiapkan secara matang.
Baca juga : Pengamat: Pengurangan Pemain Asing Di Super League Sebuah Keharusan
Kerumunan dan Kelalaian Tata Kelola
Tragedi Garut memperlihatkan kegagalan dalam pengelolaan kerumunan. Dalam literatur manajemen risiko, setiap pertemuan massa (kerumunan) semestinya memperhitungkan banyak hal. Seperti kerumunan dan tata kelola, pola pergerakan manusia, jalur evakuasi yang jelas, dan informasi yang terkontrol untuk mencegah lonjakan massa
Ketimpangan Sosial dan Pelajaran Penting
Peristiwa ini tentu tidak hanya karena makan gratis, melainkan kerentanan sosial yang selama ini tidak nampak. Ketika rakyat rela menempuh perjalanan jauh dan rela berdesak-desakan karena makan gratis, ini merepresentasikan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perut lapar, yakni lapar pengakuan, penghargaan, dan keterlibatan sosial.
Baca juga : Puan Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Beras Oplosan
Ketimpangan sosial mendorong rakyat jarang memperoleh ruang untuk diundang secara setara ke dalam pesta para elite. Maka, ketika ada momentum langka seperti ini, mereka datang berbondong-bondong untuk merasakannya dan bukan hanya menonton di luar pagar yang selama ini mereka rasakan.
Ada pelajaran penting dari pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut yang mengandung sejumlah pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pertama, evaluasi budaya populisme seremonial. Pesta rakyat tentu tidak dilarang, tetapi harus diperhatikan etika pengelolaan dan tanggung jawab sosial.
Kedua, pentingnya tata kelola kerumunan berdasarkan ilmu. Penyelenggaraaan pesta rakyat dengan mengundang seluruh warga tanpa ada batasan tentu akan berpotensi risiko. Makanya perlu kontrol informasi dan mitigasi risiko. Oleh karena itu, urusan keselamatan warga itu perlu diutamakan dan diperhatikan secara matang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani (KDM) sudah meminta maaf atas meninggalnya 3 orang dalam pesta rakyat. Hal ini patut diapresiasi. Namun perlu ditekankan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa langkah populis perlu perhitungan secara matang agar tidak berujung jadi tragedi.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.