Sebelumnya
Sekjen PKS Muhammad Kholid memilih bersikap netral. Pihaknya mengaku masih mengkaji seluruh model Pemilu. “Kami ingin mendengar terlebih dahulu pandangan dari para pakar, civitas akademika, tokoh nasional, serta para pemangku kepentingan: pengurus, bakal caleg, kader, dan simpatisan PKS,” ungkap Kholid, Jumat (25/7/2025).
Sementara itu, politikus Partai Gerindra Bahtra Banong menilai ide Imin lahir dari kegelisahan publik. Menurutnya, pemilihan langsung selama ini memerlukan biaya besar, tidak efektif, dan tidak efisien.
“Keinginan mendapatkan pemimpin berkualitas sulit terwujud sebab Pilkada harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu, Sabtu (26/7/2025).
Baca juga : Jokowi: Kondisi Saya Belum 100%
Bahtra juga menyebutkan bahwa wacana serupa pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara Partai Golkar beberapa waktu lalu. Namun, Gerindra akan mengkaji lebih dalam terlebih dahulu. “Kita kaji baik mudarat dan manfaatnya,” ujarnya.
Pembina Perludem, Titi Anggraini, menegaskan tidak ada jaminan wacana Imin akan menekan biaya politik. Ia mengingatkan bahwa sebelum Pilkada langsung digelar pada 2004, transaksi jual-beli suara di DPRD marak terjadi.
“Banyak praktik suap dalam pemilihan oleh anggota DPRD,” kata Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini, Sabtu (26/7/2025)
Baca juga : Prancis, Top Deh...
Titi menambahkan, mahalnya biaya Pemilu lebih disebabkan oleh praktik pengeluaran ilegal yang tidak dilaporkan kepada KPU, seperti politik uang melalui serangan fajar menjelang pemungutan suara.
Terkait sistem Pemilu pasca putusan MK, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut memang ada peluang Pilkada kembali ke mekanisme pemilihan DPRD. Namun, menurutnya, hal itu terlalu ekstrem. “Saya tidak merekomendasikan, karena akan mundur. Saya lebih suka Pemilu seperti sekarang, sama-sama langsung, meski jadwalnya menjadi problem,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Imin mengusulkan dua pola dalam Pilkada: pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota.
Baca juga : Pratama Persadha: Secara Aturan, Transfer Data Pribadi Diizinkan
“PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini Pilkada langsung berbiaya tinggi,” kata Imin dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB yang dihadiri Presiden Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (23/7/2025). [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.