RM.id Rakyat Merdeka - Karena tingginya biaya Pilkada langsung, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih Presiden, sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPRD. Namun, usulan Imin ini ditolak rekan koalisinya.
Politikus Partai NasDem yang juga Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai, wacana yang dilontarkan Imin ini berpotensi melanggar konstitusi. Meski begitu, menurutnya, ada jalan tengah, yaitu Presiden dapat menunjuk gubernur langsung asalkan melalui mekanisme pemilihan paripurna di tingkat DPRD provinsi.
Jika mekanisme ini diterapkan, Presiden dapat mengusulkan nama calon gubernur kepada DPRD provinsi. Selanjutnya, DPRD provinsi melalui paripurna memilih calon gubernur yang diajukan Presiden.
Baca juga : Jokowi: Kondisi Saya Belum 100%
Mekanisme ini, lanjut Rifqinizamy, sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Artinya, DPRD provinsi merupakan representasi kedaulatan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat.
“Unsur demokratisnya masih bisa terlaksana. Ini agar tidak melanggar konstitusi,” tuturnya dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai Pilkada harus melibatkan masyarakat daerah. Jika gubernur ditunjuk pusat, ia khawatir tidak akan ada keterikatan kepala daerah dengan rakyatnya.
Baca juga : Prancis, Top Deh...
“Kalau ada mekanisme masyarakat bisa terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, peluang besar kepala daerah terpilih memiliki komitmen untuk memajukan daerahnya,” kata Sarmuji di Surabaya, Jumat (25/7/2025).
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengkritisi wacana Imin. Menurutnya, jika ukurannya adalah potensi politik uang, penunjukan kepala daerah ala Imin memang dapat mengurangi biaya. Namun, demokrasi yang baik adalah yang memberi rakyat hak memilih langsung.
“Kita harus pertimbangkan demokrasinya, sesuai amanah Konstitusi UUD 1945,” kata Herman, Jumat (25/7/2025). Ia menambahkan, semua pandangan akan menjadi masukan dan bahan diskusi internal Partai Demokrat.
Baca juga : Pratama Persadha: Secara Aturan, Transfer Data Pribadi Diizinkan
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun bersikap tegas. Menurutnya, kepala daerah harus dipilih rakyat. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga amanah Reformasi 1998, khususnya terkait Pemilu langsung oleh rakyat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.