RM.id Rakyat Merdeka - Federasi Business Professional Women (BPW) Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di kantornya, di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Audiensi ini memperkuat sinergi mengatasi isu HAM dan kesetaraan gender di tingkat nasional dan global.
“Sejak berdiri sebagai BPW Jakarta pada tahun 2022, BPW Indonesia kini telah resmi dikukuhkan sebagai federasi nasional pada BPW International Forum dan Asia Pacific Regional Conference 2025,” kata Ketua Umum (Ketum) Federasi BPW Indonesia Giwo Rubianto.
Baca juga : Dorong Pengadaan Transparan, Pertamina Hulu Indonesia Gelar Supplier Engagement
Giwo mengapresiasi dan berterima kasih atas peneriman hangat Kementerian HAM terhadap BPW Indonesia.
Diijelaskannya, BPW Indonesia merupakan federasi resmi yang berafiliasi dengan BPW International, organisasi global perempuan profesional dan pengusaha di 100 negara. Menurutnya, di pertemuan ini, pihaknya memaparkan sejumlah rencana kerja sama strategis dengan Kementerian HAM.
Termasuk, partisipasi di forum internasional United Nations Commission on the Status of Women (UN CSW) ke-70 di New York pada Maret 2026, serta penyelenggaraan berbagai seminar nasional dan kegiatan berbasis komunitas di tingkat akar rumput mengenai isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.
Baca juga : Menteri PPPA Apresiasi BPW Indonesia Berprestasi Di Kancah Internasional
Gayung bersambut, Menteri HAM RI Natalius Pigai mendukung penuh perjuangan BPW Indonesia untuk isu HAM dan kesetaraan gender.
Sang Menteri mengatakan, kerja sama strategis antara Pemerintah dan organisasi perempuan dinilai penting.
“Sangat penting, agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia, baik melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun forum internasional lainnya,” kata Pigai.
Baca juga : Berantas Tambang Ilegal, Perkuat Penegakan Hukum
Sementara, Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, bersama jajaran menyambut positif dan mengusulkan agar segera disusun Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian HAM RI dengan Federasi BPW Indonesia.
Aditya mengundang BPW Indonesia untuk turut berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2025.
Diketahui, pertemuan ini dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, Direktur Penguatan HAM MKPU Giyanto, serta Sari dan jajaran staf terkait.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.