RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman membantah telah menyetujui berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) dua kader Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut. Dia menegaskan, tanda tangannya dalam surat Nomor B-003/DPD/GOLKAR/IX/2025, dipalsukan.
“Saya tidak pernah menyetujui dan menandatangani berkas PAW atau surat tersebut. Saya pastikan, tanda tangan saya telah dipalsukan,” ujar Hasnur, sapaan Hasnuryadi Sulaiman, di Banjarmasin, Kalsel, dikutip Rabu (10/9/2025).
Sebagai informasi, Surat Keputusan (SK) DPD I Golkar Kalsel Nomor B-003/DPD/GOLKAR/IX/2025, viral di sejumlah platform media sosial. Surat itu berisi pemecatan atau PAW dua anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, yakni Agus Prasetya Budiono, dan Musdalifah.
Setelah surat tersebut beredar, anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tanah Laut, Musdalifah menegaskan, dirinya tidak mengajukan surat pengunduran diri, atau telah di PAW oleh DPD Golkar.
Baca juga : Nasdem Puji Prabowo Ganti Menteri Demi Rakyat
Melanjutkan keterangannya, Hasnur menegaskan, dirinya tidak pernah menerima dan menandatangani surat tersebut. Wakil Gubernur Kalsel itu juga memastikan, tidak ada pihak dari DPD maupun instrumen lain yang melalukan konfirmasi dan komunikasi tentang PAW anggota Fraksi Partai Golkar.
“Saya terkejut saat berkas PAW itu beredar, dan ada tanda tangan saya di dalamnya. Saya akan mendalami dan menindaklanjuti masalah ini secara hukum,” cetusnya.
Lebih lanjut, Hasnur meminta seluruh kader Golkar, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, menahan diri dan tidak menyalahi aturan.
“Ini sudah melanggar peraturan organisasi, dan akan saya tindak lanjuti. Tapi, saya minta, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, apalagi sampai menyalahi mekanisme dan aturan organisasi,” tegasnya.
Baca juga : Perlindungan Nasabah Diharapkan Makin Baik
Terpisah, kader senior Golkar Kalsel, Puar Junaidi, resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen, yang mencatut tanda tangan Ketua Golkar Kalsel ke Polresta Banjarmasin, Rabu (10/9/2025).
Dia menilai, perbuatan itu mencederai marwah partai dan telah merendahkan posisi Hasnur yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalsel.
Dalam laporan tersebut, pihaknya melaporkan tiga nama, yakni staf sekretariat DPD Golkar Kalsel, DR, serta kader DPD Golkar Kabupaten Tanah Laut, RA dan AH. Ketiganya terindikasi terlibat dalam pembuatan surat rekomendasi PAW DPRD Kabupaten Tanah Laut, Nomor B-003/DPD/GOLKAR/IX/2025.
“Kami menjaga citra Pak Hasnur, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, yang terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda) pada 3 Agustus lalu. Selain itu, kami ingin menjaga kehormatan dan jabatan beliau sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Baca juga : Reshuffle Kabinet Peluang Perbaiki Tata Kelola Fiskal
Puar menerangkan, kasus itu terungkap setelah adanya konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut ke DPD Golkar Kalsel terkait PAW sejumlah anggota DPRD. Kemudian, DPD Golkar Kalsel melakukan penelusuran internal, guna mengusut kasus tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran, ungkap dia, staf sekretariat DPD Golkar Kalsel, DR, mengaku mengetik surat tersebut atas permintaan AH. Namun begitu, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah, dan menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada proses hukum.
“Kami tidak menuding, mereka pelakunya. Yang kami ketahui, DR adalah orang yang mengetik surat itu, kemudian RA dan AH, sebagai Kader Golkar Kabupaten Tanah Laut menjadi pengguna dari surat palsu itu,” jelas dia. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.