RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat politik dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) Darmawan Purba menilai keterlibatan Pemerintah Daerah menjadi kunci memperbaiki manajemen pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Darmawan bilang, selama ini pengawasan dapur MBG yang dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN) masih menyisakan celah. Tanpa dukungan Pemda, rantai pengawasan berjalan timpang dan respons terhadap masalah menjadi lambat.
“Pemda punya instrumen yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Pengalaman saat pandemi Covid-19 membuktikan Pemda mampu bergerak cepat ketika diberi mandat yang jelas,” jelas Darmawan.
Baca juga : PGN Dukung Pemberdayaan Desa Lewat Program CSR Berkelanjutan
Meski begitu, Darmawan menegaskan, kewenangan saja tidak cukup. Pemerintah Pusat perlu mendukung peningkatan kapasitas SDM agar standar higienitas MBG bisa seragam di seluruh daerah.
Data Kementerian Kesehatan mencatat per 22 September 2025 menunjukkan dari 8.583 dapur MBG di Indonesia, baru 34 dapur yang memiliki SLHS. Padahal, sertifikat ini menjadi syarat vital untuk memastikan keamanan pangan olahan maupun siap saji.
Dengan dukungan SDM dan kewenangan yang kuat, program MBG tidak hanya menjadi proyek distribusi gizi, tetapi juga bisa berkembang menjadi ekosistem pengelolaan gizi yang partisipatif.
Baca juga : BGN Beberkan Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis Ke DPR
“Pemda perlu menggandeng sekolah, guru, komite orang tua, PKK, Karang Taruna, hingga UMKM lokal penyedia bahan baku. Model ini membuat pengawasan bukan sekadar administratif, tapi juga moral dengan rasa tanggung jawab bersama,” papar Darmawan.
Darmawan menekankan, desentralisasi kewenangan harus disertai partisipasi aktif masyarakat. Dengan begitu, MBG bukan hanya proyek Pemerintah Pusat, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan semua pihak.
“Jika Pemda diberi kewenangan penuh, SLHS diterapkan menyeluruh, dan masyarakat terlibat aktif, MBG bisa keluar dari krisis manajemen dan membangun kepercayaan publik,” tutup Darmawan.
Baca juga : Tarik Kapal Pakai Gigi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tito meminta Pemda aktif mengoptimalkan dinas kesehatan untuk mencegah insiden keracunan makanan.
Tito menyebut dinas kesehatan dapat menggandeng pihak terkait untuk membahas pelaksanaan MBG. Misalnya menata mekanisme pengecekan makanan, hingga menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebelum makanan dihidangkan, ada pengecekan berlapis. Mulai dari dapur oleh ahli gizi dan dinas kesehatan, hingga di sekolah oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan di bawah kepala daerah,” kata Mendagri Tito, Selasa (30/9/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.