RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan luar negeri Indonesia dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Teuku Rezasyah, menilai diplomasi Indonesia kini menunjukkan keseimbangan strategis antara agenda domestik dan peran global. Sehingga, tambah Rezasyah, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan yang semakin diperhitungkan di dunia.
Menurut Rezasyah, kunci keberhasilan diplomasi Indonesia di tahun pertama pemerintahan Prabowo terletak pada kemampuan Presiden mengelola isu dalam negeri dan luar negeri secara serentak. “Presiden Prabowo Subianto benar-benar memerhatikan keterhubungan antara perkembangan di dalam negeri dan luar negeri. Karena itu, keduanya ditangani secara bersamaan,” kata Rezasyah, dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, kualitas kepemimpinan, manajemen, dan intelektualitas Presiden Prabowo yang tinggi, ditopang oleh birokrasi yang kuat, memungkinkan fokus ganda tersebut berjalan efektif. Program-program prioritas dalam negeri seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan ketahanan energi mulai menunjukkan hasil dan menumbuhkan kepercayaan publik berkat stabilitas politik dan arah kebijakan yang jelas. Sekalipun, masih berproses dan tak lepas dari kritik.
Dalam pandangan Rezasyah, kualitas diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir teruji melalui tiga momen kunci di panggung internasional. Hal ini menunjukkan kapasitas dan kredibilitas kepemimpinan Presiden Prabowo.
Baca juga : Wamenhaj Tinjau Lokasi Kampung Haji Indonesia di Makkah: Semoga Segera Terwujud
Momen pertama adalah kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing pada 3 September 2025. Di tengah situasi domestik yang cukup padat, Presiden tetap memenuhi undangan khusus dari Presiden Xi Jinping.
"Kehadiran ini sangat strategis, karena membuka ruang dialog lanjutan dengan pimpinan Rusia dan China sebagai sesama anggota BRICS, serta dengan Perdana Menteri Malaysia sebagai sesama anggota ASEAN,” kata Rezasyah.
Momen kedua terjadi dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 23 September 2025. Di mana Presiden Prabowo menyampaikan pidato bersejarah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat dan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dalam forum itu, Prabowo menyampaikan keprihatinan atas krisis kemanusiaan di Palestina dan menawarkan kesiapan Indonesia mengirimkan 20.000 personel pasukan perdamaian, bila dimandatkan oleh PBB.
“Indonesia adalah salah satu negara yang berani mengajukan terobosan seperti itu, karena pasukan perdamaian Indonesia dikenal profesional dan berdisiplin tinggi,” ujar Rezasyah.
Baca juga : Setahun Prabowo–Gibran, Ekonomi Kreatif Tumbuh Signifikan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan keberhasilan kebijakan domestik seperti program Makan Bergizi Gratis dan pencapaian swasembada pangan. Hal ini dinilai memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan nasional yang solid.
Momen ketiga yang menjadi sorotan adalah KTT Perdamaian Gaza di Mesir pada 13 Oktober 2025. Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut merupakan respons atas undangan langsung dari Presiden Mesir dan Presiden Amerika Serikat. “Permintaan itu menunjukkan kredibilitas tinggi Presiden Prabowo di mata komunitas internasional,” kata Rezasyah.
Ia menilai, komitmen Prabowo untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, merupakan sikap tegas dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Rezasyah juga menambahkan, komunikasi yang terjalin antara Prabowo dan Presiden Donald Trump di sela KTT menunjukkan adanya penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Lebih jauh, Rezasyah menilai Indonesia kini memiliki momentum besar untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang dinilai masih belum demokratis.
Baca juga : Ketum HIPMI: Setahun Pimpin RI, Prabowo Bikin Ekonomi Makin Bergeliat
“Sudah saatnya Indonesia berperan dalam memperkuat Dewan Keamanan PBB dengan menambah anggota baru,” ujarnya.
Menurutnya, perluasan keanggotaan DK PBB harus memperhatikan prinsip perwakilan benua, peradaban, agama, serta negara-negara yang tumbuh mandiri dan berkontribusi aktif bagi pembangunan dunia. Peran Indonesia dalam isu ini, kata Rezasyah, akan memperkuat proses demokratisasi tata kelola perdamaian global.
Dengan diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berbasis kepentingan nasional, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai telah menapaki babak baru sebagai kekuatan menengah (middle power) yang mampu memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan global.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.