RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut provinsi yang dipimpinnya menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito senilai Rp 4,17 triliun.
Lewat postingan di akun Instagramnya, @dedimulyadi71, KDM membeberkan posisi kas daerah Provinsi Jabar yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD). Di situ tertera angka Rp 2.380.930.534.522 atau hampir Rp 2,4 triliun.
"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi, kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya," kata KDM, Selasa (21/10/2025).
KDM mengaku sudah bolak-balik ke Bank Jawa Barat (BJB), bahkan mengumpulkan dan memarahi staf untuk menanyakan soal deposito Rp 4,1 triliun. Tapi ternyata, duit segitu memang tidak ada. Dibuka di dokumen Kas Daerah, juga tidak ada.
Menurut KDM, membuktikan ada tidaknya duit Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito bukanlah perkara sulit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tinggal periksa kas daerah Jawa Barat. Pasti akan kelihatan, jika memang ada.
Baca juga : Bertandang Ke Gubernur Pramono, Menkeu Purbaya Bahas Gedung Tertinggi Di Jakarta
"Tadi saya nyari, karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata duit Rp 4,1 triliun itu tidak ada," ujar KDM.
"Mudah-mudahkan nanti tahun depan ada buat Jawa Barat, ditambahin dana transfernya," imbuh politisi Gerindra itu.
Lewat situs resmi Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) Jabar, KDM menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir pejabat pengelola keuangan yang menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola dana publik.
“Apabila ada pejabat Pemprov, pengelola keuangan, diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan,” tegas KDM.
Alokasi Duit Kas
KDM menjelaskan, duit kas Jabar dalam bentuk giro senilai Rp 2,4 triliun akan digunakan untuk membayar aneka macam kontrak pekerjaan Pemprov Jabar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), bangun ruang kelas baru sekolah, serta perbaikan gedung kantor dan rumah sakit.
Baca juga : KPK Siap Bantu Menkeu Kejar 200 Penunggak Pajak, Berpotensi Raup Rp 60 Triliun
Selain itu, kas daerah Jabar juga digunakan untuk menyambungkan listrik bagi warga miskin secara gratis, Total kebutuhannya Rp 7,5 triliun.
Lalu, dari mana Jabar memenuhi kebutuhannya karena saldo kas hanya Rp 2,4 triliun? "Ya dari pendapatan daerah Provinsi Jabar. Baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Diatur oleh Undang-Undang," urai KDM.
Belanja Publik Naik Signifikan
KDM menuturkan, belanja publik di Jabar naik signifikan hingga nyaris mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Jawa Barat memprioritaskan alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
KDM juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak. Menurutnya, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak, benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Insya Allah, pajak yang dibayarkan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.
Baca juga : Gelar Pameran 5 Hari, JITEX 2025 Bukukan Potensi Transaksi Rp 14,35 Triliun
Sebagai bukti konkret, saat ini berbagai infrastruktur di Jawa Barat telah mengalami peningkatan signifikan.
“Lihat saja hari ini, jalan-jalan di Jabar sudah mulai terbangun, dilengkapi oleh PJU, drainase, dan CCTV. Nantinya, juga akan dipasang gapura-gapura perbatasan,” ujar KDM.
Sebelumnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Senin (20/10/2025), Menkeu Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun. Padahal, Pemerintah Pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025, total ada 15 Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki simpanan tertinggi di bank. Tertinggi DKI Jakarta dengan angka Rp 14,6 triliun dan terendah Kabupaten Balangan senilai Rp 1,8 triliun. Jabar ada di nomor lima dengan angka Rp 4,1 triliun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.