Tanggal 20 Oktober lalu tepat menandai setahun Presiden Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Sebagai anggota masyarakat yang hidup di tengah hiruk-pikuk sosial, saya merasa ada hal yang patut kita renungkan bersama: perubahan wajah kebijakan keamanan nasional, terutama dalam bidang kontra-terorisme.
Isu terorisme mungkin tidak lagi sehangat sepuluh tahun lalu. Tapi, bagi bangsa seperti Indonesia yang plural, isu itu tetap seperti bara dalam sekam. Sekecil apa pun percikannya, bisa membakar persaudaraan yang kita rawat dengan susah payah. Karena itu, saya melihat keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga persoalan ini bukan sekadar agenda keamanan, tetapi bagian dari upaya menjaga warisan sosial, mewujudkan kerukunan untuk kesejahteraan.
Ketegasan yang Terukur
Banyak orang mengenal Prabowo sebagai figur militer yang keras dan tegas. Tapi, satu tahun terakhir menunjukkan sisi lain yang menarik. Di tengah kesibukan pemerintah menangani urusan ekonomi dan pertahanan, Prabowo tetap memberi ruang besar bagi program kontra-terorisme yang dijalankan dengan koordinasi rapi antar lembaga: BNPT, Densus 88, BIN, dan Polri.
Namun, yang berbeda kali ini bukan semata ketegasan itu, melainkan cara Prabowo mengarahkan kebijakan agar tidak lagi menimbulkan rasa takut di masyarakat. Negara memang harus kuat, tapi rakyat juga perlu merasa aman, bukan diawasi. Itulah keseimbangan yang mulai terlihat. Penindakan terhadap ancaman nyata tetap dilakukan, tetapi tanpa kehilangan wajah kemanusiaan.
Sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU), saya melihat pendekatan ini sejalan dengan prinsip tasamuh (toleransi) dan tawazun (keseimbangan). Kita tidak bisa membiarkan kekerasan atas nama agama, tapi kita juga tak boleh menghakimi orang hanya karena perbedaan pandangan. Pemerintah tampaknya mulai memahami bahwa membasmi terorisme bukan berarti memusuhi umat, melainkan menyelamatkan umat dari tafsir yang menyimpang.
Di banyak daerah, kita bisa menyaksikan cerita tentang pendekatan baru yang digunakan aparat dalam konteks ini. Dulu, penanganan terorisme sering kali berhenti di penindakan; penangkapan, penjara, dan kadang stigma sosial bagi keluarga pelaku. Sekarang, pendekatannya lebih luas dan manusiawi.
Program diradikalisasi yang dilakukan BNPT kini lebih bersifat pendampingan. Ada pelatihan kerja, bimbingan keagamaan, bahkan program ekonomi bagi eks-narapidana terorisme. Beberapa pesantren, termasuk pesantren NU, ikut dilibatkan sebagai mitra dalam menguatkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.
Inilah hal yang perlu diapresiasi dari pemerintahan Prabowo. Dia dengan apik mengembalikan semangat kontra-terorisme ke akar sosial dan kulturalnya. Yang diperkuat tidak hanya lembaga hukumnya, seperti intelijen dan aparat, tetapi juga menghidupkan kembali peran masyarakat sipil. Sebab, tidak ada pendekatan keamanan yang lebih kuat dari kehadiran sosial yang hangat di tengah masyarakat.
Kontra-Terorisme dengan Sentuhan Kemanusiaan
Sebagai orang yang tumbuh dalam tradisi pesantren, saya percaya bahwa mencegah kekerasan tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Kekerasan yang dibalas kekerasan hanya menumbuhkan dendam. Tapi kekerasan yang dihadapi dengan pengetahuan, kasih sayang, dan keteladanan, itulah yang bisa memutus mata rantainya.
Dalam hal ini, Presden Prabowo tampaknya memahami bahwa melawan terorisme tidak bisa hanya dengan senjata, tapi dengan keadilan sosial dan empati. Ia menaruh perhatian pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pembenahan pendidikan. Semua itu, meski tidak disebut secara langsung sebagai kebijakan kontra-terorisme, sejatinya adalah bagian dari pencegahan ekstremisme sejak dini.
Model pencegahan terorisme pola ini mengingatkan kita pada pesan KH. Hasyim Asy’ari: “Agama dan negara ibarat dua sayap seekor burung — tak bisa terbang tanpa salah satunya.” Jika negara terlalu keras tanpa nilai-nilai agama, ia akan kehilangan arah moralnya. Jika agama dibiarkan tanpa bimbingan negara, ia bisa diselewengkan oleh mereka yang ingin mengganggu keamanan negara. Dalam konteks inilah, Prabowo tampak berusaha menjaga agar kedua sayap itu tetap seimbang.
Tantangan masa depan
Tentu, perjuangan belum selesai. Tantangan ke depan justru lebih rumit. Radikalisme kini tidak selalu muncul lewat kelompok bersenjata, tapi lewat narasi halus di media sosial, di ruang-ruang dakwah digital, bahkan di konten hiburan.
Anak muda yang haus makna hidup kadang menemukan “identitas” lewat ajakan ideologis yang menyesatkan. Di sinilah pekerjaan rumah kita semua. Bukan hanya aparat, tapi juga guru, dai, pengasuh pesantren, dan para orang tua.
Saya kira Presiden Prabowo juga menyadari hal ini. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendidikan karakter, literasi digital, dan dukungan kepada lembaga keagamaan moderat yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kalau ekstremisme menyebar lewat algoritma, maka kita pun harus melawan lewat narasi dan keteladanan.
Keputusan Prabowo untuk mengizinkan Kementerian Agama membentuk Direktorat Jenderal Pesantren barang kali boleh dipahami dalam konteks ini. Keputusan itu memungkinkan pesantren menjadi lebih berdaya, mandiri, dan bertransformasi ke arah yang lebih tertata. Sehingga tugas mulia menjadi penjaga benteng moderasi semakin tangguh.
Indonesia adalah rumah besar dengan banyak kamar: ada santri, pendeta, biksu, dan banyak saudara dari berbagai iman. Rumah besar ini hanya bisa berdiri kokoh kalau kita saling menjaga, bukan saling mencurigai.
Saya berharap, satu tahun ini menjadi fondasi bagi lima tahun yang lebih damai. Karena melawan terorisme bukan hanya tugas aparat, tapi tugas semua warga yang ingin melihat Indonesia tetap teduh, adil, dan berperikemanusiaan.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.