RM.id Rakyat Merdeka - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, tidak bisa menyenangkan semua masyarakat. Kendati begitu, perbedaan sikap di negara yang menganut sistem politik demokrasi adalah hal yang wajar.
Demikian dikatakan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyikapi prokontra pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Dia menegaskan, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah.
“Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, inilah konsekuensi demokrasi,” kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (14/11/2025) malam.
Bahlil menegaskan, Partai Golkar konsisten bersikap bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan jasa dan kontribusinya. Tercatat, Soeharto merupakan pemimpin terlama dengan masa kepemimpinan 32 tahun menjabat sebagai presiden.
“Bagi Partai Golkar, sudah sangat layak dan pantas memperjuangkan agar gelar pahlawan diberikan kepada beliau,” ucapnya.
Baca juga : BLT Dan Program Magang Jadi Penguat Ekonomi Akhir Tahun
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini juga mengapresiasi Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas penganugerahan gelar tersebut.
Dia mengatakan, keputusan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, memiliki makna penting bagi kader Golkar di seluruh Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Presiden Prabowo yang telah menganugerahkan gelar pahlawan kepada Pak Harto,” katanya.
Bahlil menegaskan kedekatan historis antara Soeharto dan Golkar. Kata dia, Soeharto pernah menjadi ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar dan ikut melahirkan Partai Golkar.
“Dalam upaya mengenang jasa Pak Harto, Golkar mempersembahkan gelaran wayang kulit dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di kantor DPP, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Baca juga : Pupuk Kujang Gaspol Transformasi Kinerja
Bahlil mengakui, wayang berperan besar pada masa kejayaan Partai Golkar dahulu. Yakni, sebagai alat komunikasi antara partai politik, Pemerintah dan masyarakat di era Soeharto.
“Ketika Golkar berkuasa, wayang dijadikan sebagai salah satu instrumen komunikasi antara Pemerintah, partai politik dan masyarakat dalam mensosialisasikan programnya, termasuk KB (Keluarga Berencana),” jelasnya.
Bahlil mengatakan, wayang adalah seni warisan leluhur bangsa yang juga telah diakui dunia. Saat ini, kata dia, wayang sudah masuk UNESCO.
Dia mengklaim, banyak generasi milenial yang masih mengikuti pagelaran wayang, tapi tidak sedikit juga yang mulai tidak memperhatikan budaya ini.
“Nah, mungkin dengan wayang ini, kita mencoba belajar kearifan para leluhur kita agar tidak terlalu terpengaruh dengan pola-pola budaya dari luar yang belum tentu cocok bagi peradaban di negara kita,” pungkasnya.
Baca juga : DKI Akan Keruk Sungai Dan Siagakan Pasukan Pelangi
Sebagai informasi, Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025. Penetapan gelar pahlawan nasional itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Selain Soeharto, ada sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar pahlawan nasional, di antaranya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sarwo Edhie Wibowo, hingga Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada masa Orde Baru.
Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto menuai kritik dan penolakan. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan, penetapan tersebut mencederai rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu.
Dalam catatan Komnas HAM, terjadi sejumlah pelanggaran HAM berat selama 32 tahun Soeharto menjalankan roda kekuasaannya. Antara lain peristiwa 1965, penembakan misterius (petrus), Talangsari, Tanjung Priok, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, hingga kerusuhan Mei 1998.
“Jadi, penetapan Soeharto sebagai pahlawan mengingkari fakta-fakta itu,” kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/11/2025). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.