Sebelumnya
“Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi komprehensif terhadap regulasi Pemilu sambil memperkuat transparansi dan koordinasi antar-lembaga,” katanya.
Sementara itu, Manajer Policy Research Populi Center, Dimas Ramadhan menyoroti lambannya proses revisi UU Pemilu di DPR meskipun Putusan MK 135 telah keluar sejak awal 2025. “Progresnya lamban. Padahal revisi ini menentukan desain pemilu ke depan, termasuk bagi pengawasan,” ujarnya.
Dimas menyebut empat prinsip keadilan pemilu yang harus menjadi acuan dalam merancang aturan baru. Yaitu, integritas proses, efisiensi administratif, aksesibilitas bagi pemilih, serta independensi penyelenggara.
Baca juga : Kantongi Laba Rp 34,15 T Pertamina Tetap Menyala
Pemisahan Pemilu, lanjut Dimas, memiliki sejumlah dampak positif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Di antaranya, mencegah tumpang tindih tahapan pemilu, mengurangi beban ekstrem penyelenggara, hingga memastikan isu lokal tidak tenggelam oleh dinamika Pemilu serentak.
“Dampaknya bagi Bawaslu bisa positif jika disertai perencanaan yang matang. Risiko overload bisa turun, koordinasi antar-lembaga lebih intensif, dan kualitas pengawasan meningkat,” katanya.
Selain itu, kata Dimas, Bawaslu dapat memperkuat kemampuan pengawasan tematik: isu nasional seperti pendanaan kampanye dan disinformasi dapat dipisahkan dari isu lokal seperti politik uang atau keberpihakan ASN.
Baca juga : Investasi Rp 1,65 T Dan Serap 10 Ribu Tenaga Kerja, Hilirisasi Kelapa Moncer
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI, Puadi menegaskan, putusan MK tidak hanya mengubah jadwal pemilu, tetapi juga mengubah total desain penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Perubahan ini, kata dia, berdampak langsung pada tata kerja dan strategi pengawasan.
“Putusan MK 135/2024 merupakan jawaban atas kritik terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak Penuh yang dinilai membebani logistik, administrasi, hingga pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Pemisahan Pemilu, kata Puadi, memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap satu jenis pemilihan dalam satu siklus. Hal ini, menurutnya, memperkuat kualitas investigasi pelanggaran dan mempermudah penegakan hukum, termasuk dalam kasus-kasus seperti politik uang. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.