Sebelumnya
“Setelah itu, urusan politik bisa dibicarakan kembali pada waktunya,” tandas Jazil.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
“Partai Golkar berpandangan, Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami memberikan saran agar dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil pada Jumat (5/12/2025) malam.
Baca juga : Kampus Bisa Hapus UKT
Namun, Bahlil mengaku belum mengetahui partai mana saja yang tertarik bergabung. Dia mengaku hanya melempar wacana tersebut ke publik.
“Saya tidak tahu berapa partai yang bisa diajak koalisi permanen. Yang penting, wacana dan konsep ini harus dibuka,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menambahkan, koalisi seharusnya tidak bersifat musiman.
Baca juga : BUMN dan Negara Dorong Event Olahraga Sebagai Kebijakan Strategis
“Jadi jangan koalisi itu pada saat senang partai datang, pada saat menderita partai pergi. Itu tadi kata Sekjen saya, jangan politik on-off, on-off. Atau jangan politik in-out, in-out,” katanya.
Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan usulan tersebut. Koalisi permanen dinilai dapat mempertegas dukungan terhadap Presiden Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2029.
“Pernyataan Ketua Umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multi partai,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Maulady, di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Baca juga : SDM Industri Mampu Jadi Penggerak Inovasi Digital
Viva memastikan, PAN setuju dengan usulan tersebut. Hanya saja, kata dia, secara teknis perlu dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas di DPR dan pemerintah. Dia mengatakan, jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus termuat dalam pasal UU Pemilu.
“Jika itu terjadi, maka PAN satu pemikiran dengan Golkar. Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu (kodifikasi dari tiga UU; UU Pilpres; UU Penyelenggara Pemilu; UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota),” jelasnya.
Senada, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni menilai usulan Bahlil sangat baik dan sejalan dengan arahan Ketua Umum Surya Paloh. “Usulan yang sangat baik. Pak Surya Paloh selalu menyampaikan dalam beberapa kali pidato di acara NasDem di manapun berada,” ujar Sahroni di Jakarta, Minggu (7/12/2025). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.