RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan Jembatan Bailey Teupin Reudeup di Kabupaten Bireuen, Aceh, terus dikebut dan ditargetkan mulai diuji coba pada Jumat (19/12/2025). Jalur ini dinilai sangat krusial karena menjadi akses alternatif penghubung Bireuen–Lhokseumawe setelah jembatan utama terputus akibat bencana.
“Jembatan Bailey Teupin Reudeup yang juga sangat krusial, ini jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe. Prosesnya sudah memasuki tahap finalisasi,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Aceh, Kamis (18/12) sore.
Abdul optimistis, jika jembatan tersebut rampung dan bisa dilalui kendaraan, proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih optimal. Akses distribusi logistik hingga pemulihan infrastruktur diyakini akan berjalan jauh lebih lancar.
Baca juga : Prabowo Pastikan, Hunian Tetap Korban Banjir di Agam Luas dan Berkualitas
“Kalau jembatan Teupin Reudeup ini bisa terhubung, upaya pemulihan sektor fisik akan lebih signifikan,” tegasnya.
Selain jembatan alternatif, pembangunan Jembatan Kutablang sebagai jalur utama Bireuen–Lhokseumawe juga terus dipercepat dan kini telah mencapai progres 60 persen. Sementara itu, penanganan Jembatan Jeumpa di ruas Kota Bireuen telah mencapai 80 persen.
“Untuk jalur utama, progres sudah 60 persen. Kita berharap segmen Bailey bisa segera tersambung sebagai pengganti jembatan utama yang rusak,” jelas Abdul.
Baca juga : Warga Bireuen Happy, Jembatan Bailey Penghubung Medan-Banda Aceh Rampung
Seiring pembenahan infrastruktur, pemerintah juga bergerak dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Sejumlah titik lahan telah diusulkan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Nagan Raya, dan saat ini tengah dalam proses verifikasi untuk memastikan keamanan lokasi dari potensi bencana ke depan.
Sementara di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah dimulai di lima kabupaten/kota. Selama masa pembangunan, pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK).
Abdul menegaskan percepatan penyaluran bantuan sangat dipengaruhi keaktifan pemerintah daerah dalam memverifikasi data penerima serta menetapkannya melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah.
Baca juga : Respons Perintah Prabowo, Kemenkes Tambah Tenaga Kesehatan Di Aceh Utara
“Pembangunan huntara di Sumatera Barat berprogres cepat. Pemadatan lahan telah dimulai dan BNPB bersama TNI segera melanjutkan pembangunan,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.