RM.id Rakyat Merdeka - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) mengapresiasi pelaksanaan Konsultasi Syuriah dengan Mustasyar PBNU yang digelar di Lirboyo pada 25 Desember 2025. Konsultasi tersebut dinilai sebagai langkah positif karena menegaskan posisi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama yang menjadikan ulama sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan strategis, termasuk konflik internal.
Menurut GKB-NU, peran ulama harus terus dipertahankan dan diperkuat, terutama untuk mengantisipasi berbagai krisis nasional dan global yang berpotensi muncul ke depan.
Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi, menyambut baik kesepakatan untuk menyelenggarakan Muktamar NU secepatnya guna menghindari risiko dualisme kepengurusan akibat kegagalan permufakatan internal organisasi.
Baca juga : GKB NU Soroti Peran Ulama dalam Musyawarah Kubro Lirboyo
“Namun, kepanitiaan muktamar sebaiknya disusun secara netral oleh Mustasyar atau Ahlul Halli wal Aqdi,” ujar Hery kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Ia mengingatkan, jika kepanitiaan diserahkan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik, maka potensi konflik akan terbawa ke dalam proses penyelenggaraan muktamar. Kondisi tersebut berisiko melahirkan keputusan yang tidak solid dan mengulang perpecahan yang pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, GKB-NU menilai Mustasyar seharusnya menjadi penentu utama dalam penyusunan kepanitiaan muktamar.
Lebih lanjut, GKB-NU mengajak seluruh kader NU untuk mengiringi proses transisi dan transformasi besar NU dalam memasuki periode 100 tahun kedua. Penataan organisasi dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek gerakan, politik, ekonomi, hingga sosial budaya, agar peran NU semakin optimal dalam menjalankan khidmahnya bagi umat dan bangsa.
Baca juga : BNI Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
“Transisi generasi harus dilakukan secara gradual dan damai, dengan tetap menjaga akar ortodoksi sebagai panduan menghadapi perubahan besar di pertengahan abad ke-21,” jelas Hery.
Menurutnya, ilmu-ilmu keagamaan klasik harus menjadi jangkar dalam menyerap dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, sehingga tercipta harmoni berkelanjutan dalam perjalanan NU ke depan.
GKB-NU juga meyakini pemerintah memiliki harapan besar terhadap NU yang memiliki sekitar 110 juta pengikut. Tanpa keterlibatan dan dukungan NU, baik di tingkat elite maupun akar rumput, pemerintah dinilai tidak akan berjalan optimal.
Baca juga : BSN Melesat Jadi Bank Syariah Kedua Terbesar
“Kemitraan antara Pemerintah Prabowo dan NU adalah sebuah keniscayaan. Doktrin NU untuk taat kepada ulil amri yang adil merupakan modal besar bangsa ini untuk menjadi negara maju yang stabil dan berkeadilan,” pungkas Hery.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.