Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo dan diikuti para mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) serta jajaran PBNU, PWNU, dan PCNU, baik secara daring maupun luring, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU), Hery Haryanto Azumi.
Hery menilai Musyawarah Kubro tersebut sebagai langkah penting dalam merawat tradisi musyawarah ulama. Ia menyebut forum di Lirboyo merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di Ploso dan Tebuireng, yang menunjukkan konsistensi para ulama sepuh dalam mencari jalan keluar atas persoalan jam’iyyah NU secara arif dan bermartabat.
“Forum ini menegaskan bahwa tidak semua solusi atas problem NU berada di ranah struktural. Wilayah kultural tetap memegang peran yang sangat vital,” ujar Hery dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Baca juga : GAPASDAP Soroti Peran Kesiapan Dermaga dalam Kelancaran Penyeberangan Nasional
Menurut Hery, pembaruan organisasi NU ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada penataan struktur. Reformasi harus berjalan seiring dengan penguatan gerak kultural, di mana ulama memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan keputusan strategis, dengan dukungan generasi muda NU yang telah bertransformasi secara intelektual di berbagai bidang.
Ia juga menyoroti sikap para ulama yang dinilainya mencerminkan kebijaksanaan sekaligus ketegasan. Di satu sisi, para ulama tetap mengedepankan prinsip ishlah atau perbaikan melalui jalan damai meski prosesnya tidak mudah. Namun di sisi lain, mereka juga menetapkan batas waktu 3 x 24 jam sebelum mengambil keputusan penting terkait mandat Rais ‘Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah.
Sikap tersebut, lanjut Hery, sejalan dengan pandangan yang selama ini disuarakan GKB-NU. Gerakan ini mendorong agar Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU menyerahkan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWAQ) sebagai langkah untuk menyelamatkan jam’iyyah dan jama’ah NU.
Baca juga : OJK Soroti Penagihan Utang Usai Kasus Kalibata
“Krisis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika terus berlanjut, potensi dualisme kepemimpinan akan menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, GKB-NU mengajak seluruh jajaran PBNU, PWNU, PCNU, badan otonom, serta lembaga-lembaga NU untuk mendengarkan aspirasi warga Nahdliyyin yang pada dasarnya menginginkan persatuan dan keutuhan organisasi. Menurut Hery, sumber persoalan harus segera diurai dan diselesaikan secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia menilai, reformasi dan transformasi NU merupakan keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global. Tanpa pembenahan yang serius, NU dinilai berisiko kehilangan daya respons dan peran kepemimpinan moralnya di tengah umat.
Baca juga : KPK Cari Peristiwa Pidana dalam Kasus Dugaan Korupsi di BPKH
Sebagai penutup, Hery menegaskan kesiapan GKB-NU untuk terlibat aktif dalam mengawal proses perbaikan tersebut. “Dengan restu para ulama dan dukungan warga Nahdliyyin, kami siap mengawal ikhtiar ini demi masa depan NU yang lebih kokoh, bersatu, dan berkhidmat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
