Sebelumnya
Menurutnya, usulan tersebut merupakan bagian dari evaluasi sistem demokrasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang musyawarah mufakat, serta dinilai lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung.
“Kita sudah mencoba enam kali pemilihan langsung yang melelahkan,” ungkap Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
Sementara itu, Partai Golkar menjadi salah satu partai yang paling tegas menyatakan dukungan. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Golkar Tahun 2025 merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan Pilkada tidak langsung tetap merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menitikberatkan prinsip demokrasi dan partisipasi publik.
Baca juga : Muncul Protes, Internal Golkar Banyuwangi Rame
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD juga disampaikan PAN. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, turut menyatakan dukungan secara terbuka. “Saya mendukung ide itu,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan partainya setuju dengan sistem Pilkada tidak langsung. Namun ada syaratnya.
“Dengan catatan seluruh partai politik bersepakat dan tidak memicu pro-kontra tajam di publik,” kata Viva Yoga, Senin (22/12/2025).
Baca juga : Muhammadiyah Minta Masyarakat, Hentikan Debat Status Kebencanaan Sumatera!
Sementara itu, Partai Demokrat belum mengambil keputusan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan partainya masih mengkaji untung dan rugi Pilkada langsung maupun tidak langsung.
“Demokrat akan lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat terkait arah dan harapan rakyat dalam sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman saat membuka Pendidikan Politik dan Jambore Partai Demokrat se-Jawa Barat di Cirebon, Senin (15/12/2025).
Sikap serupa ditunjukkan PKS. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan partainya masih mengkaji usulan Pilkada melalui DPRD dengan membuka ruang dialog bersama berbagai elemen masyarakat.
“Kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa depan demokrasi kita, apakah langsung atau tidak langsung,” ujar Kholid, Senin (22/12/2025).
Baca juga : Mangkir, Seorang Saksi Diminta Datang Ke KPK
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga membuka opsi Pilkada melalui DPRD dengan alasan efisiensi biaya. Ia menilai Pemilu langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupatinya? Selesai,” kata Prabowo, Sabtu (6/12/2025).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, sejumlah negara seperti Malaysia, India, dan Australia menerapkan sistem pemilihan tidak langsung untuk kepala daerah. Demokrasi perwakilan dinilai lebih efisien dan mampu menekan biaya politik. “Banyak negara memakai sistem politik yang murah,” tuturnya. [MEN/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.