RM.id Rakyat Merdeka - Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merumuskan empat isu strategis yang akan diperjuangkan bersama menjelang kontestasi Pemilu 2029.
Sekretaris Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, empat rumusan isi strategis tersebut bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Keempat isu strategis tersebut adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold), verifikasi partai politik, bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik, serta sistem Pemilu.
“Keempat isu tersebut sangat krusial bagi demokrasi Indonesia,” kata Iqbal di Jakarta, Sabtu (10/1/2025).
Baca juga : Pegawai Pajak Di-OTT KPK, Menkeu Tak Akan Intervensi
GKSR beranggotakan delapan partai nonparlemen. Yaitu, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.
“Ini menjadi ruang kerja bersama untuk memperjuangkan suara rakyat yang tidak terwakili, khususnya pada Pemilu 2024,” tandas Iqbal.
Secara teknis, lanjut Iqbal, rumusan isu akan disusun oleh Badan Pekerja GKSR dan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pembuat undang-undang, baik di eksekutif maupun legislatif. Dia menambahkan, pertemuan lanjutan GKSR dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari 2026.
“Untuk memperdalam pembahasan empat isu strategis tersebut,” ujarnya.
Baca juga : Tol Laut Sukses Pangkas Disparitas Harga Pangan
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) menegaskan, GKSR bukanlah koalisi partai politik, melainkan kerja sama politik yang setara dan bermartabat. Dia menekankan tidak ada hak veto maupun dominasi satu partai dalam gerakan tersebut.
“Kerja sama politik tidak mengenal itu. Semua partai memiliki hak dan posisi yang sama,” kata OSO saat meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) GKSR di Menteng, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
OSO juga menyoroti sekitar 17 juta suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR pada Pemilu 2024. Menurutnya, hilangnya suara rakyat tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
“Satu suara saja tidak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini masalah besar dalam demokrasi kita,” ujarnya.
Baca juga : Lapor, Kampung Sawah Rawan Kembali Longsor
Menurut OSO, pihak yang harus bertanggung jawab atas tidak terwakilinya suara pemilih tersebut, mengingat masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. GKSR, kata dia, hadir sebagai representasi suara pemilih yang tidak terakomodasi di parlemen.
“Ini adalah kekuatan rakyat yang suaranya tidak terwakili. Jangan main-main dengan 17 juta suara,” katanya.
Ke depan, Sekretariat Bersama GKSR akan menjadi forum diskusi bagi partai-partai nonparlemen untuk membahas berbagai isu strategis. Termasuk, kata dia, diskusi tentang ambang batas parlemen hingga mekanisme pemilihan kepala daerah. “Kita akan membahas dan merumuskan sikap bersama secara setara di Sekber GKSR,” pungkas OSO. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.