RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, tidak ada lagi daerah yang terisolir di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan pembaruan kondisi di hari ke-52 setelah bencana, semua daerah kini sudah bisa diakses dengan baik.
"Saya bisa katakan, sudah tidak ada lagi kabupaten dan kota yang terisolasi," terang Dody, dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2026).
Dody memaparkan, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak, telah kembali fungsional. Tercatat, ada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang sempat terputus. Kini seluruhnya sudah dapat dilalui, meski sebagian masih bersifat sementara dan belum diperbaiki permanen.
Dia mengakui, tantangan besar masih dihadapi di tingkat daerah, khususnya di wilayah kecamatan dan desa. "Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang belum pulih maksimal," ujarnya.
Dody menjabarkan, secara keseluruhan, infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit, terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah. Hingga saat ini, jalan daerah yang sudah kembali berfungsi mencapai sekitar 72 persen. Sementara, jembatan daerah yang telah tertangani masih sekitar 12 persen.
Lambatnya pemulihan jembatan ini disebabkan tingkat kerusakan yang berat. Kebanyakan ambles dan putus total. Butuh pemasangan jembatan darurat seperti Bailey dan Aramco.
Baca juga : Bahas Strategi Hankam dan Geostrategi, Prabowo Rutin Ketemu Pimpinan TNI
"Kami kerja hand in hand (bergandengan tangan) terus-terusan dengan TNI, Polri, dan masyarakat agar jembatan daerah kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya," tegasnya.
Dengan sudah terbukanya akses, Dody memastikan, seluruh bantuan sudah bisa disalurkan melalui jalur darat, tak lagi melalui udara. "Meski ada yang sulit lewat darat, kira masih bisa pakai jalan-jalan sedikit putar lewat jalan provinsi," katanya.
Minta Tambahan Anggaran Rp 74 T
Untuk pemulihan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp 74 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 51 triliun.
Pengajuan anggaran tersebut, kata Dody, baru mencakup kebutuhan dari Kementerian PU. Sebab, dalam penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bekerja bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya kini masih menunggu usulan tambahan anggaran dari kementerian tersebut.
Menurut Dody, estimasi anggaran ini dibutuhkan karena ada tambahan program mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah titik wilayah rawan longsor, terutama di Aceh. Sebab, longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, jadi peringatan khusus bagi Pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
Sabo dam akan mencegah air, sedimen, dan benda lain yang terbawa air saat banjir tidak berdampak lebih besar di wilayah hilir. "Longsor Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm," terangnya.
Baca juga : Realisasi Investasi 2025 Tembus 1.900 T, Ekonomi RI Cerah
Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara dengan melakukan pengerukan. Dody melaporkan, ada 121 sungai nasional dan 51 sungai daerah yang terdampak.
Pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang bertugas membuka selebar-lebarnya muara sungai agar aliran air dan lumpur langsung mengalir ke laut. "Normalisasi sungai, muara-muara yang tertutup kayu dan sedimen akan kita bereskan. Kami masih membutuhkan alat lebih," tambahnya.
781 Huntara Telah Dibangun
Di tempat terpisah, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyebut, Pemerintah telah membangun 781 unit hunian sementara (huntara) per Jumat (16/1/2025).
"Sebanyak 781 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni," ungkap pria yang akrab disapa Aam ini, dalam keterangan persnya, Sabtu (17/1/2026).
Dia memaparkan, realisasi pembangunan huntara ini merupakan langkah awal dari rencana yang diajukan sebanyak 27.860 unit. "Saat ini, 5.738 unit masih dalam proses pembangunan," ucap Aam.
Selain huntara, BNPB juga mencatat data pengajuan hunian tetap (huntap) sebanyak 10.273 unit, dengan 648 unit di antaranya sedang dalam tahap konstruksi.
Baca juga : Kumpulkan 1.200 Guru Besar, Prabowo Fokus Cetak SDM Berkualitas
Untuk mendukung masyarakat terdampak selama masa transisi ini, BNPB dan Pemerintah juga terus mengoptimalkan skema bantuan dana tunggu hunian (DTH). Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH mencapai 15.346 kepala keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 10.717 rekening penerima telah dapat digunakan.
"Total jumlah penerima DTH yang telah menerima bantuan ada 2.695 kepala keluarga," ucapnya.
Rekapitulasi BNPB per Jumat (16/1/2026) menunjukkan, jumlah korban mencapai 1.198 jiwa dan 144 orang masih dinyatakan hilang. "Sebanyak 166.579 jiwa masih berada di lokasi pengungsian," paparnya.
Aceh menjadi wilayah paling banyak menyumbang jumlah korban meninggal yakni 559 jiwa. Diikuti Sumatera Utara 375 jiwa, dan Sumatera Barat 264 jiwa.
BNPB berkomitmen memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh unsur masyarakat, memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
"Dengan sinergi yang solid, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah mitigasi diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh dan berdaya menghadapi risiko bencana ke depan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.