RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Pemerintah memberantas korupsi mendapat perlawanan dari para koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengungkap, ada kelompok garong yang ingin membuat kerusuhan dan melakukan adu domba di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam taklimatnya di acara pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa khidmat 2025–2030 dan Istighasah Kubra, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Prabowo datang ke lokasi dengan ditemani sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Di hadapan para ulama, Prabowo berbicara mengenai upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintah. Namun, upaya ini tidak mudah. Para koruptor selalu melakukan serangan balik, agar perilaku buruk mereka tetap langgeng.
“Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan keadilan, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada Pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini,” ucap Kepala Negara.
Namun, perlawanan koruptor tersebut takkan menggoyahkan komitmen Prabowo dalam menegakkan hukum. Sebab, dia telah disumpah di hadapan rakyat Indonesia untuk menjalankan undang-undang. “Saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapak pun,” tegasnya.
Prabowo menjelaskan, dampak korupsi sudah sangat terasa. Indonesia, yang merupakan negara yang sangat kaya, namun masih banyak rakyat hidup dalam kemiskinan akibat praktik korupsi.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan tokoh masyarakat, untuk bersatu menjaga republik sekaligus memberantas korupsi. “Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia,” seru Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Baca juga : Bencana Datang Silih Berganti, Ulama Ajak Umat Introspeksi Diri
Prabowo lalu menyampaikan terima kasih atas dukungan moral MUI dalam upaya penegakan keadilan. Ia menegaskan, persatuan antara ulama dan umara (pemimpin) menjadi fondasi penting menjaga persatuan nasional, mewujudkan perdamaian, sekaligus mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa.
“Kalau ulama dan umara bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur,” ucap mantan Menteri Pertahanan ini.
Langkah Prabowo dalam memberantas korupsi sudah membuahkan hasil nyata. Sejauh ini, pemerintahan Prabowo sukses mencatat pemulihan kerugian negara sebesar Rp 28,6 triliun dari berbagai perkara korupsi.
Capaian tersebut berasal dari penegakan hukum oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Rinciannya, KPK berkontribusi Rp 1,53 triliun, Polri Rp 2,37 triliun, dan Kejagung Rp 24,7 triliun.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Kurnia Ramadhana menyebut, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam penegakan hukum. Dia menerangkan, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting keberhasilan pemberantasan korupsi.
“Langkah pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga lewat pembenahan sistem dan kebijakan yang menutup celah korupsi,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Berdasarkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejagung, dan Undang-Undang KPK, Presiden berperan sebagai atasan administratif aparat penegak hukum. Posisi tersebut memperkuat koordinasi dalam agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Baca juga : Ketua-Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka
Dalam dokumen Asta Cita, agenda tersebut tercantum pada poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta meningkatkan pencegahan dan penindakan korupsi. “Langkah ini sebagai bagian dari strategi memperbaiki tata kelola negara dan memulihkan kepercayaan publik,” tambah Kurnia.
Upaya penegakan hukum yang berorientasi pada optimalisasi keuangan negara juga didukung sejumlah kebijakan, antara lain penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 yang menaikkan gaji dan tunjangan hakim hingga 280 persen.
Selain itu, Presiden secara aktif mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen untuk mempercepat pemulihan kerugian akibat tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi. Kata Kurnia, kebijakan tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menutup ruang penyalahgunaan anggaran di masa mendatang.
Bangun Gedung Keagamaan Umat Islam
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengatakan telah menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung MUI serta lembaga-lembaga umat Islam. Gedung tersebut direncanakan menjadi pusat aktivitas berbagai institusi ke-Islaman, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta organisasi kemasyarakatan Islam lain yang membutuhkan ruang perkantoran.
“Kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama nanti berapa puluh lantai. Rencananya bisa sampai 40 lantai,” terang Prabowo.
Menurut Prabowo, penyediaan lahan itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyampaikan bahwa keberadaan Kantor MUI saat ini belum representatif. “Saya pun terus terang tidak tahu persis (letak Kantor MUI),” selorohnya.
Menurut Presiden, keberadaan gedung lembaga-lembaga Islam di kawasan strategis ibu kota, seperti kawasan Bundaran HI, memiliki makna simbolik yang penting.
Baca juga : PKB Jakarta Angkat Pengurus Dari Kalangan Anak Muda
“Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal. Nanti ada gedung yang akan diperuntukkan lembaga-lembaga umat Islam,” pungkasnya.
MUI menyambut baik rencana Prabowo untuk membangun pusat lembaga-lembaga umat Islam di kawasan pusat kota. “Gedung itu adalah bentuk komitmen Beliau kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid.
Ia lantas membocorkan bahwa gedung yang dimaksud merupakan bekas bangunan Kedutaan Besar Inggris. Posisinya berada di samping Hotel Grand Hyatt, Thamrin. Gedung itu nantinya akan dipakai sebagai kantor bersama berbagai lembaga keumatan agar operasional lebih efisien dan terintegrasi.
"Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan dan fokus untuk memberdayakan umat," jelasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.