RM.id Rakyat Merdeka - Update data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bikin gaduh. Pasalnya, ada 11 juta peserta BPJS kesehatan dari PBI JK yang tiba-tiba nonaktif. Kesal karena Pemerintah ikut tercoreng, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil langsung Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Sentilan Menkeu Purbaya kepada Ali Ghufron terjadi dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI terkait Jaminan Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rapat digelar menyusul kegaduhan di masyarakat akibat penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JK.
Selain Menkeu dan Dirut BPJS, rapat itu juga dihadiri beberapa menteri dan pejabat tinggi negara. Mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Widyasanti.
Rapat konsultasi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPR itu dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Agenda pertemuan ini adalah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi.
Baca juga : Niti Emiliana: Pasien Butuh Kepastian Agar Berobat Tak Putus
Selain itu, rapat konsultasi juga membahas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI JK. “Apakah pertemuan ini dapat dinyatakan terbuka?” tanya Dasco, yang langsung disetujui peserta rapat.
Satu-persatu para pejabat negara yang hadir menyampaikan paparannya. Saat giliran Menteri Keuangan berbicara, Purbaya beberapa kali menoleh ke arah Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron.
Ia menegaskan, pemutakhiran data peserta PBI JK memang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuannya aar tepat sasaran dan benar-benar melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Namun, Purbaya mengingatkan keras agar proses update data tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurutnya, kisruh ini justru merusak citra Pemerintah.
Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Tujuan Pemutakhiran Agar Tepat Sasaran
“Jangan sampai orang yang sudah sakit, mau cuci darah, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Itu kan konyol. Padahal uang yang saya keluarkan sama. Saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek, Pemerintah rugi,” sentil Purbaya.
Ia menilai, kegaduhan muncul karena minimnya sosialisasi. Banyak peserta PBI JK tidak tahu bahwa status kepesertaannya sudah tidak aktif. “Kalau cuma 1 persen mungkin nggak ribut. Ini 10 persen, orang-orang langsung terasa,” lanjutnya.
Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak diberlakukan secara mendadak. Ia menyarankan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan disertai sosialisasi masif.
“Begitu mereka tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung dilakukan sosialisasi. Supaya mereka bisa mengambil langkah yang diperlukan, entah pindah ke kepesertaan mandiri atau skema lain,” tegasnya.
Baca juga : Wamendag: Pasar Bersih Bikin Orang Betah Belanja
Lebih jauh, Menkeu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan jumlah peserta PBI JK. Prinsipnya, tepat sasaran, akses layanan tetap mudah, dan keberlanjutan Program JKN terjaga.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.