RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memprioritaskan keselamatan jemaah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2026 di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Azis meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi keberangkatan jemaah haji Indonesia.
“Adanya eskalasi konflik di Timur Tengah dan di Iran, saya mendorong pemerintah untuk segera melakukan mitigasi. Langkah-langkahnya tentu sudah disiapkan pemerintah, tetapi yang paling penting harus diprioritaskan adalah keselamatan jemaah kita, warga negara Indonesia,” kata Azis dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan secara matang, termasuk potensi konsekuensi anggaran akibat perubahan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Baca juga : Kepastian Keberangkatan Haji, Prabowo Tekankan Keselamatan Jemaah Paling Utama
Meski demikian, ia menegaskan aspek keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Anggaran tentu perlu dipertimbangkan, tetapi yang harus paling diutamakan adalah bagaimana keselamatan jemaah kita. Jangan sampai kita berhitung soal konsekuensi biaya, tetapi mengabaikan faktor keselamatan,” ujarnya.
Azis menjelaskan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah skenario jika situasi konflik di Timur Tengah berubah secara dinamis, baik sebelum keberangkatan kloter pertama maupun ketika rangkaian ibadah haji sedang berlangsung.
“Kita harus menghitung berbagai skema. Apakah eskalasi meningkat sebelum keberangkatan kloter pertama, apakah situasinya landai lalu meningkat saat rangkaian haji berlangsung, atau justru meningkat sejak awal lalu menurun di tengah pelaksanaan. Semua kemungkinan itu harus disiapkan langkah antisipasinya,” katanya.
Baca juga : Sambut Lebaran, Pemerintah Pastikan Tak Ada Kenaikan BBM
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor itu menilai setiap skenario memiliki konsekuensi, termasuk potensi kenaikan biaya operasional haji jika kondisi keamanan berdampak pada jalur penerbangan maupun logistik.
Ia mencontohkan, kenaikan harga minyak dunia dapat memengaruhi biaya transportasi udara dan distribusi logistik yang pada akhirnya berdampak pada anggaran penyelenggaraan haji.
“Karena itu pemerintah dan DPR harus benar-benar mendiskusikan jalur terbaik untuk melindungi jemaah kita,” ujarnya.
Meski demikian, Azis berharap konflik di kawasan Timur Tengah dapat segera mereda sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan sesuai rencana dan harapan jemaah Indonesia.
Baca juga : Komisi XII DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Cadangan BBM
Namun, apabila situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan, ia menilai opsi penundaan keberangkatan haji perlu dipertimbangkan demi keselamatan jemaah.
“Jika memang tidak memungkinkan dan eskalasi meningkat sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak dapat berjalan dengan memadai, maka keputusan paling berat sekalipun seperti penundaan keberangkatan harus dipertimbangkan,” kata Azis.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.