RM.id Rakyat Merdeka - Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga.halal.go.id, sempat diretas pada Kamis (9/4/2026). Untuk, hal itu tidak mengganggu pelayanan sertifikasi halal.
Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) merespons serius upaya peretasan ini. Chairman IBSW, Nova Andika, melihat ada upaya sistematis untuk mengganggu jalannya program 1,35 juta sertifikasi halal gratis untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Percobaan peretasan ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi menjadi bagian dari upaya yang ingin ganggu program sertifikasi halal gratis Presiden Prabowo,” ujar Nova, dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Dia bersyukur, BPJPH punya perlindungan yang kuat. Website pun telah beroperasi secara normal pada hari itu juga.
Baca juga : Babe Haikal Sidak Pasar Kramat Jati, Edukasi Sertifikasi Halal
“Walaupun di-hack, situs untuk pengajuan dan akreditasi Lembaga Pemeiksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yang terkena hanya tampilan depannya saja. Tidak dapat menembus ke dalam sistem. Dalam pantaun kami, pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.
Nova melanjutkan, lembaga-lembaga tersebut adalah para mitra utama BPJPH dalam melakukan sertifikasi halal serta pembentukan SDM halal. "Jadi, upaya peretasan ini mencoba menghalangi pencapaian Sertifikasi Halal BPJPH “ ungkapnya.
Menurut Nova, program sertifikasi halal gratis memiliki peran vital dalam mendukung target implementasi Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026). Program ini ditujukan untuk mempercepat sertifikasi bagi pelaku UMK agar siap menghadapi kewajiban halal secara nasional serta upaya membuat UMK tersebut naik kelas bahkan go international.
IBSW menilai, kinerja BPJPH sejauh ini menunjukkan progres yang signifikan, terutama dalam memperluas akses layanan sertifikasi halal melalui skema gratis. Namun, adanya gangguan digital seperti percobaan peretasan berpotensi menghambat pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Baca juga : Kendalikan Harga Pangan Selama Ramadan, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah
“Menjelang WHO 2026, stabilitas sistem digital BPJPH menjadi sangat krusial. Untunglah gangguan seperti ini ditangani secara serius dan cepat,” tambahnya.
Nova juga menyoroti sosok Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, yang dinilai sebagai figur yang konsisten menjaga arah kebijakan lembaga. Haikal dikenal sebagai salah satu pejabat yang paling vokal dalam membela Presiden Prabowo dari berbagai serangan isu, seperti Board of Peace, Program MBG, hingga Koperasi desa Merah Putih.
“Ia tidak hanya bekerja secara teknokratis, tetapi juga berani mengambil sikap di ruang publik, termasuk melakukan pembelaan militan terhadap Presiden Prabowo dan program program unggulannya yang diserang sekelompok orang melalui akun akun medsos pribadinya. Inilah yang saya prediksi jadi faktor juga alasan Babe Haikal diserang,” kata Nova.
Meski demikian, IBSW mengingatkan agar dinamika politik, serangan isu, maupun gangguan siber tidak mengalihkan fokus utama BPJPH dalam mencapai target besar Wajib Halal Oktober 2026. IBSW mendorong penguatan sistem keamanan digital di lingkungan BPJPH serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu program nasional tersebut.
Baca juga : Sekjen ABP: Isu Pengecualian Sertifikasi Halal Produk AS Menyesatkan
“Momentum menuju WHO 2026 harus dijaga bersama. Program sertifikasi halal gratis adalah kepentingan nasional yang tidak boleh terganggu, baik oleh serangan narasi maupun serangan siber,” tutup Nova.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.