RM.id Rakyat Merdeka - Melonjaknya harga avtur dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bikin tiket penerbangan ke Arab Saudi naik. Akibatnya, biaya perjalanan haji tahun ini membengkak hingga Rp 1,7 triliun. Kendati demikian, pemerintah menegaskan tak akan naikkan ongkos haji.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan persoalan kenaikan biaya haji ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya, kata dia, Presiden tak mau biaya tambahan ini dibebankan kepada calon jemaah.
"Kita sudah lapor Presiden dan beliau mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah haji," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Gus Irfan menjelaskan, penyebab terjadinya lonjakan biaya haji hingga Rp 1,77 trilium karena harga avtur yang berdampak langsung pada ongkos penerbangan. Selain itu, fluktuasi nilai mata uang turut memperbesar beban biaya haji tahun ini.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR guna mencari sumber pendanaan. Sejumlah opsi tengah disiapkan, termasuk memastikan dasar hukum pencairan anggaran tambahan. "Tapi anggaran jelas masih ada, tinggal kita mencari langkah hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu," jelasnya.
Ia berharap skema pembiayaan tambahan ini dapat segera diumumkan dalam waktu dekat. Mengingat waktu penyelenggaraan haji 2026 tinggal di depan mata.
Baca juga : Di Tengah Konflik Timur Tengah, Investor Global Percaya Fundamental Ekonomi RI
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Gus Irfan merinci biaya penerbangan meningkat dari semula Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, seiring usulan kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sebesar Rp 974,8 miliar. Sementara Saudi Airlines mengusulkan kenaikan sebesar Rp 802,8 miliar.
Terkait kenaikan tersebut, Gus Irfan mengusulkan penambahan biaya haji dapat diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Opsi lain adalah berasal dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memahami, biaya penerbangan bengkak karena faktor eksternal. Ia menegaskan kenaikan tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah.
"Tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar skema pembiayaan dapat berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.
Sementara anggota Komisi VIII DPR, Abdul Wachid menyoroti, kemampuan BPKH dalam menanggung tambahan biaya. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan saat ini berbeda dibanding sebelumnya.
Baca juga : Tentang Perang, Paus Leo Tak Takut Trump
"Sekarang kalau mau dilakukan itu, saya kira BPKH juga tidak mampu," ujarnya.
Jika tambahan anggaran diambil dari APBN, ia mengusulkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai solusi cepat. "Karena itu presiden bikin perpu sehingga inilah yang akan mencarikan solusi," tegasnya.
Persiapan Haji
Pemerintah memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi hampir selesai. Saat ini, tahapan yang dilakukan adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji.
Dari sisi akomodasi, jemaah haji di Makkah akan menempati 177 hotel yang tersebar di wilayah Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziah. Sementara di Madinah, jemaah akan menginap di 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziah.
Untuk layanan konsumsi, pemerintah telah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah. Mobilitas jemaah selama di Arab Saudi juga telah diantisipasi dengan penyediaan berbagai moda transportasi.
Baca juga : Kemenhaj Soal War Tiket Haji: Kau Yang Mulai, Kau Yang Mengakhiri
Layanan kesehatan diperkuat dengan keberadaan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah, serta masing-masing dua Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Setiap kelompok terbang (kloter) juga dilengkapi satu dokter dan satu tenaga kesehatan.
Seluruh kartu Nusuk dilaporkan telah tiba di tanah air, sehingga proses distribusi dan aktivasi kartu sebelum keberangkatan dapat berjalan sesuai rencana.
Operasional penyelenggaraan ibadah haji akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya kloter pertama ke asrama haji. Keberangkatan jemaah dijadwalkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dari 16 embarkasi, termasuk tambahan dua embarkasi baru di Cipondoh dan Yogyakarta.
Puncak ibadah haji akan berlangsung pada 25–26 Mei di Arafah. Sementara pemulangan jemaah dijadwalkan mulai 1 Juni dan berakhir pada 1 Juli 2026.
Seiring kelengkapan fasilitas fast track di Bandara Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar, proses imigrasi Arab Saudi dapat dilakukan sejak di tanah air. Sebagai pendukung operasional di lapangan, keberangkatan petugas haji telah dimulai sejak 13 April 2026 melalui tim pendahulu.
Pemerintah juga memastikan keamanan jemaah menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.