RM.id Rakyat Merdeka - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terus memperkuat kader pemimpin gerakan nelayan di berbagai daerah. Upaya itu dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-17 KNTI melalui kegiatan Akademi Kepemimpinan Bahari di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (11/5/2026).
Sebanyak 50 pemimpin daerah KNTI mengikuti akademi tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk memperkuat gerakan nelayan tradisional di Tanah Air.
Ketua Umum DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan, penguatan kepemimpinan menjadi penting agar organisasi tetap kokoh sebagai rumah besar perjuangan nelayan.
“Syarat masih terus berdirinya KNTI sebagai rumah besar adalah kalau tiang-tiang pancangnya tetap ada dan dipertahankan, serta menjadi atap yang menaungi kita menuju cita-cita yang kita bayangkan,” ujar Dani.
Baca juga : 3 Tahun Tak Pernah Kalah, Persib Pede Taklukkan Persija
Menurut Dani, KNTI tetap berpegang pada tiga prinsip utama gerakan. Yakni nelayan yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta lingkungan yang lestari.
Tema HUT ke-17 KNTI tahun ini adalah “Perkuat Nelayan Tradisional dalam Perlindungan Hak Tenurial Laut dan Pesisir”.
Dani menjelaskan, akademi kepemimpinan digelar karena nelayan tradisional masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Salah satunya penyempitan wilayah tangkap dan ruang hidup di berbagai daerah.
Ia menilai persoalan tersebut tidak lepas dari masih rendahnya posisi tawar nelayan dalam forum perencanaan pembangunan.
Baca juga : Kunjungi Indonesia, VGCL Perkuat Kerja Sama Serikat Buruh
“Masalah ini patut dilihat sebagai salah satu perwujudan dari persoalan struktural yang masih menjadi kendala utama belum terwujudnya keadilan sosial bagi nelayan,” katanya.
Karena itu, kata Dani, penguatan kepemimpinan nelayan menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan dari tingkat akar rumput.
“Nelayan tidak boleh terus menjadi objek kebijakan. Nelayan harus menjadi subjek utama yang mampu memperjuangkan hak atas ruang hidupnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho menekankan pentingnya nelayan memiliki kemampuan dan posisi tawar yang kuat dalam proses penyusunan kebijakan.
Baca juga : Kunjungan Mendikdasmen ke NTT Perkuat Komitmen Pendidikan
Menurutnya, keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
“Penguatan posisi tawar nelayan menjadi krusial untuk mewujudkan keterlibatan bermakna nelayan dalam setiap pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan,” ujar Sugeng.
Ia berharap nelayan tradisional tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang tertinggal dalam pembangunan nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.