RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mewaspadai adanya upaya politik pecah belah di tengah polemik pengusulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Pasalnya, media sosial dan opini publik dibuat riuh dengan munculnya spekulasi tentang ‘peran’ Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, proses hak angket di DPRD Kaltim.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengatakan, dinamika politik yang sedang berkembang di Provinsi Kaltim, rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan konflik di internal Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab itu, dia meminta, publik tak mudah percaya dengan berbagai narasi, yang berkembang tanpa dasar yang jelas.
“Kita jangan termakan dengan isu-isu soal itu (konflik antara Gubernur dan Wagub Kaltim). Di tengah konadisi politik seperti ini, banyak pihak yang memanfaatkan situasi,” ujar Sarkowi dalam keterangannya, di kutip Selasa (3/6/2026).
Dia menegaskan, hubungan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji tetap berjalan baik, dan tidak terganggu oleh polemik hak angket yang berkembang di DPRD Kaltim. Menurut Sarkowi, keduanya masih menja lankan tugas pemerintahan secara bersama-sama, sesuai kewenangan masing-masing.
“Duet Rudy Mas’ud-Seno Aji tetap kompak. Mereka bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi gubernur dan wagub tidak terganggu dengan polemik di Gedung Dewan ,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sarkowi memastikan, Fraksi Golkar akan menghadiri rapat paripurna DPRD tentang hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni nanti.
Baca juga : Golkar: Diplomasi Presiden Perkuat Kepentingan Nasional
“Namun, kehadiran Golkar dalam rapat, bukan berarti otomatis mendukung penggunaan hak angket,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji menyampaikan bantahan atas tudingan yang berkembang di media sosial. Menurut dia, narasi yang menyebut dirinya sebagai pengatur atau otak di balik hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tak memiliki dasar yang kuat.
Seno menjelaskan, sejak isu hak angket ramai diperbincangkan, berbagai tudingan diarahkan kepadanya. Utamanya, setelah hak angket resmi masuk dalam agenda rapat paripurna DPRD Kaltim. “Saya mengetahui (upaya framing sebagai otak Hak Angket DPRD Kaltim) dari informasi yang beredar di media sosial.
Saya pastikan informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” kata Seno kepada wartawan, Kamis (29/5/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, tuduhan yang diarahkan kepadanya muncul lantaran dirinya berstatus sebagai wagub. Hak angket, lanjut dia, berada di wilayah kerja DPRD sebagai lembaga legislatif, serta tidak memiliki kaitan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Karena posisi saya sebagai wagub, saya dituding demikian? Ini cocokologi politik. Terlalu hebat kalau saya bisa mengatur itu (hak angket). Saya juga tidak mau situasi ini,” tegasnya.
Baca juga : Pegadaian Kuasai Pasar Timor Leste, Raup Pembiayaan Lebih Dari 300.000 Dolar AS
Seno juga menyoroti pola penyebaran informasi di berbagai platform digital yang memiliki kesamaan narasi, dan tidak menghadirkan klarifi kasi dari pihak yang dituding. Menurut dia, hanya sebagian kecil media yang berupaya melakukan konfirmasi, sebelum informasi berkembang luas di ruang publik.
“Narasi yang dibangun, hanpir seluruhnya sama. Isu itu terus dinaikkan, tanpa ada keterangan dari saya ataupun penjelasan logis kenapa tudingan itu diarahkan ke saya,” sesalnya.
Lebih lanjut, Seno mengatakan, dirinya juga dirugikan dengan dinamika sosial dan politik yang sedang terjadi. Dia memastikan, dirinya tak mempunyai kendali atas dinamika yang terjadi di DPRD Kaltim.
“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin saya sudah diminta Trump untuk jadi konsultan politiknya,” kelakarnya.
Meski mengaku dirugikan secara nama baik, Seno mengaku belum berniat membawa persoalan itu ke ranah hukum. Dia memilih menyikapi polemik itu secara santai dan lebih banyak introspeksi diri. “Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebar kan isu itu bisa diberikan hidayah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menegaskan, hak angket merupakan instrumen konstitusional yang dimiliki DPRD untuk memastikan setiap kebijakan Pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.
Baca juga : Komsi III DPR Pertimbangkan Perluas Wewenang Kompolnas
“Kami memandang hak angket bukan soal posisi politik atau siapa yang menang dalam kontestasi. Hak angket adalah hak konstitusional DPRD untuk memastikan setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
Menurut Reza, dukungan terhadap hak angket tak dapat diartikan sebagai upaya menjatuhkan Pemerintah Daerah, atau menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum proses berjalan.
“Gerindra justru ingin memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif terkait sejumlah kebijakan strategis dan penggunaan anggaran, yang menjadi sorotan publik,” tegasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.