RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mafhum dengan keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM non-subsidi Pertamax di tengah tekanan fiskal.
Menurut Fakhrul, pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, hingga kebutuhan menjaga kesehatan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Ini adalah pil pahit yang memang harus diambil. Dalam situasi normal tentu tidak ada pemerintah yang ingin menaikkan harga Pertamax. Namun ketika ruang fiskal semakin terbatas dan biaya subsidi terus membengkak, maka penyesuaian menjadi pilihan yang sulit namun perlu dilakukan," kata Fakhrul, dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Kendati demikian, Fakhrul menegaskan kebijakan menaikan Pertamax harus dibarengi dengan penyaluran bantuan sosial tunai. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga : Siapkan Roadmap, Pemerintah Targetkan Persoalan Sampah Selesai 2028
"Pemerintah harus segera menyiapkan bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok rentan, kelas menengah bawah, serta masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari," ujarnya.
Fakhrul menjelaskan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok pengeluaran transportasi berkontribusi sekitar 10 hingga 15 persen terhadap total konsumsi rumah tangga, dengan BBM menjadi komponen terbesar di dalamnya.
Ia menilai pemerintah saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik untuk menyalurkan bantuan dibandingkan satu dekade lalu.
Digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data kependudukan dan perbankan, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dinilai dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
Baca juga : Afrika Selatan: Ekonomi dan Tantangan Sosial
"Kita sudah memasuki era di mana teknologi dapat digunakan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Integrasi data digital dan pemanfaatan artificial intelligence memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar terdampak. Kesalahan penyaluran dapat ditekan jauh lebih rendah dibandingkan masa lalu," papar Fakhrul.
Selain ketepatan sasaran, Fakhrul menekankan pentingnya kecepatan implementasi bantuan. Menurutnya, bantuan tunai perlu segera disalurkan setelah kebijakan kenaikan harga berlaku.
"Jangan menunggu terlalu lama. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin kecil risiko perlambatan konsumsi masyarakat. Ini penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia," pesannya.
Lebih lanjut, Fakhrul menilai kenaikan harga Pertamax harus menjadi bagian dari upaya normalisasi fiskal yang lebih luas.
Baca juga : Akademisi Nilai Kenaikan Pertamax Jadi Rp 16.250 Ringankan Beban APBN
Dia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program belanja negara guna memastikan ruang fiskal yang tercipta dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Saya melihat kenaikan harga Pertamax ini tidak boleh berhenti sebagai kebijakan tunggal. Ini harus menjadi bagian dari proses normalisasi fiskal yang lebih komprehensif. Pasar akan melihat apakah pemerintah benar-benar melakukan penyesuaian struktural atau hanya melakukan langkah sementara," bebernya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.