Akademisi Nilai Kenaikan Pertamax Jadi Rp 16.250 Ringankan Beban APBN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026). Kebijakan ini mendapat dukungan dari sejumlah akademisi yang menilai langkah tersebut realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menegaskan, Pertamax pada dasarnya merupakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang harganya memang mengikuti mekanisme pasar.

"RON 92 atau Pertamax itu sebenarnya BBM non-subsidi. Harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai harga keekonomian," ujar Fahmy dalam keterangannya, Kamis (10/6/2026).

Menurutnya, Pemerintah selama ini telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 guna meredam dampak ekonomi terhadap masyarakat.

Namun, meningkatnya beban kompensasi yang harus ditanggung negara membuat ruang fiskal semakin sempit.

Baca juga : Menteri Imipas Nonaktifkan Pejabat Imigrasi yang Jadi Tersangka KPK

"Sebenarnya sudah sulit ditahan lagi. Kalau harga Pertamax terus dipertahankan, beban fiskal Pemerintah akan semakin berat," katanya.

Fahmy menilai penyesuaian harga Pertamax dapat membantu mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada kemampuan Pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual Rp 10.000 per liter.

Dia mengingatkan, selisih harga yang semakin lebar berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. Karena itu, Pemerintah perlu memperketat pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran.

"Jangan sampai kenaikan Pertamax justru memicu lonjakan konsumsi Pertalite. Pengawasan harus diperkuat agar tujuan penghematan fiskal tercapai," tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas APBN di tengah tekanan ekonomi global.

Baca juga : Yuran Fernandes Optimistis PSM Bisa Hentikan Persib di Parepare

"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sejatinya bukan BBM yang perlu mendapatkan intervensi harga. Yang menjadi fokus subsidi adalah Pertalite," ujar Robert.

Selain mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Selisih harga yang terlalu jauh, kata dia, berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal bahan bakar.

Meski demikian, Robert memperkirakan dampak sosial-ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar.

"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar karena mayoritas masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Pertamax umumnya dipakai pemilik kendaraan yang lebih baru dan berasal dari kelompok menengah," katanya.

Harga BBM Indonesia Masih Kompetitif Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di ASEAN yang cukup lama menahan penyesuaian harga BBM non-subsidi di tengah tren kenaikan harga minyak dunia.

Baca juga : Carlos Pena Cari Solusi Kebangkitan Persita di 2 Laga SIsa

Berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026, harga BBM rata-rata di sejumlah negara ASEAN setelah dikonversi ke rupiah (kurs Rp18.100 per dolar AS) adalah sebagai berikut: Singapura di harga Rp43.100 per liter, Filipina Rp27.500 per liter, Kamboja Rp22.600 per liter, Thailand Rp22.600 per liter, Vietnam Rp13.400 per liter, Indonesia Rp10.700 per liter, dan Malaysia Rp9.100 per liter.

Dengan harga baru Rp16.250 per liter, Pertamax memang mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun, nilainya masih lebih rendah dibandingkan harga bensin di Singapura, Filipina, Kamboja, dan Thailand. Dari daftar tersebut, Singapura masih menjadi negara dengan harga BBM tertinggi di Asia Tenggara.

Sebaliknya, Malaysia menjadi negara dengan harga BBM paling murah di kawasan berkat kebijakan subsidi energi yang kuat. Kalangan akademisi menilai, penyesuaian harga Pertamax merupakan pilihan yang sulit tetapi perlu diambil Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.