RM.id Rakyat Merdeka - Penghematan anggaran mulai dilakukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, dengan mengevaluasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) bakal menghentikan sementara pembangunan SPPG dan berpotensi mengurangi jumlah dapur yang ada.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan, saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang beroperasi. Padahal, untuk melayani 63 juta penerima manfaat, kebutuhan idealnya hanya sekitar 21 ribu dapur.
"Saat ini total penerima manfaat 63 juta, dengan ketentuan bahwa maksimal satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat. Artinya hanya dibutuhkan sekitar 21 ribu dapur. Kenyataannya sekarang yang operasional mencapai 27.877 dapur," kata Nanik kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Menurut Nanik, kelebihan 6.877 dapur berpotensi memicu pemborosan anggaran dalam jumlah besar. Dengan asumsi biaya sewa Rp 6 juta per dapur, negara berpotensi menanggung tambahan biaya sekitar Rp 43 miliar per hari atau hampir Rp 1 triliun per bulan.
"Makanya kami hentikan sekarang sementara pembangunan dapur baru. Kami evaluasi lagi dapur yang sekarang operasional 27.877," ujarnya.
Baca juga : Polisi Berjaga Tanpa Senpi, Demo Mahasiswa Ajukan 5 Tuntutan
BGN juga akan menata ulang pelaksanaan program MBG dengan mengevaluasi seluruh dapur yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi petunjuk teknis dan standar operasional akan dihentikan kerja samanya.
"Kita akan tata ulang mana yang sesuai juknis dan mana yang tidak sesuai juknis. Yang tidak sesuai juknis akan kita akhiri kontraknya," ucap Nanik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang diduga terkait praktik jual beli titik dapur MBG. Menurut Zulhas, kebutuhan awal hanya sekitar 21 ribu dapur di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, jumlahnya kini mencapai 27.877 titik.
"Misalnya terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Berarti membengkak 6.877 titik," kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6).
Temuan serupa juga ditemukan di kawasan 3T. Dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik SPPG, jumlahnya melonjak menjadi 8.617 titik. Bahkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya telah mengantongi surat keputusan dari BGN.
Baca juga : Meksiko Berjaya, Korsel Kalahkan Tim Eropa
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah membuka kemungkinan menutup dapur yang bermasalah. Namun, keputusan baru akan diambil setelah proses inventarisasi dan evaluasi selesai dilakukan.
"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, dilihat dan diinventarisasi kondisinya seperti apa," ujar Prasetyo.
Prasetyo menegaskan pemerintah tidak mempersoalkan siapa pemilik SPPG. Yang menjadi perhatian adalah kepatuhan terhadap aturan, standar operasional, dan prosedur yang berlaku.
"Yang tidak boleh adalah melanggar aturan main atau melanggar SOP-SOP yang sudah ditetapkan," katanya.
Ia juga membantah adanya instruksi partai politik tertentu agar kadernya memiliki dapur MBG. Menurutnya, jika ada kader partai yang menjadi pemilik SPPG, hal itu merupakan keputusan pribadi dan tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku.
Baca juga : Madinah Dipenuhi Jemaah Indonesia Menuju Raudhah
"Kepada saudara-saudara yang memiliki dapur-dapur SPPG wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan," tegas Pras.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamini rencana penyesuaian anggaran MBG. Meski telah berkomunikasi dengan pihak Istana, ia belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan dipangkas dan memilih menunggu keputusan Presiden.
"Kita ikutin keputusan Bapak Presiden," singkat Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). [BYU/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.