RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, terdapat dampak serius apabila usulan tersebut tidak disetujui. Salah satu dampaknya adalah tidak tersalurkannya bantuan sosial (bansos) bagi lebih dari 1,4 juta lansia dan penyandang disabilitas, serta terganggunya proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan, tambahan anggaran itu diperlukan untuk memenuhi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan graduasi keluarga penerima manfaat (KPM).
“Mengapa anggaran ini penting? Karena seluruh usulan yang kami ajukan hari ini berakar pada tiga mandat RPJMN yang harus kami wujudkan, yaitu kemiskinan ekstrem turun di bawah 0,5 persen pada 2026, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 4,5–5 persen pada 2029, serta graduasi 1,5 juta KPM per tahun hingga 2029,” ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Gus Ipul menerangkan, pagu indikatif Kemensos tahun 2027 sebesar Rp 84,71 triliun belum mampu menutup seluruh kebutuhan program prioritas kementerian. “Ada gap yang nyata antara apa yang diperintahkan dan apa yang bisa kami lakukan dengan pagu yang ada saat ini,” katanya.
Menurutnya, terdapat tiga program utama yang masih mengalami kekurangan anggaran besar, yakni Sekolah Rakyat, program pemberdayaan sosial-ekonomi, serta bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas.
“Lansia dan disabilitas, tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” ungkapnya.
Gus Ipul menyebut, total kesenjangan anggaran yang diajukan mencapai Rp 22,49 triliun. Jika tidak disetujui, total anggaran Kemensos hanya akan berada pada level Rp 84,71 triliun, jauh di bawah kebutuhan sebesar Rp 107,20 triliun. Padahal, sebagian besar anggaran digunakan untuk program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan Sekolah Rakyat.
Dia juga merinci target penerima manfaat pada masing-masing program, antara lain 10 juta keluarga penerima PKH, 17,83 juta penerima bantuan sembako, hingga 59.343 penerima program Atensi. Namun, seluruh target tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal jika dibandingkan dengan mandat RPJMN.
Baca juga : Brazil Vs Maroko Imbang, Ancelotti Soroti Kehilangan Bola
“Kami perlu menyampaikan ini dengan jujur. Jika usulan tambahan Rp 22,49 triliun tidak dapat terpenuhi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Saat ini terdapat enam kelompok sasaran utama yang terdampak, termasuk lansia, keluarga penerima bantuan sembako, hingga siswa Sekolah Rakyat.
“Pertama, 1.461.169 lansia dan disabilitas tunggal miskin tidak mendapat bantuan langsung berkelanjutan. Nilai anggarannya sebesar Rp 3,51 triliun yang belum tersedia,” paparnya.
Kedua, 420 ribu keluarga berpotensi tidak menerima bantuan sembako BPNT. Ketiga, 270 ribu anak yatim piatu tidak memperoleh layanan rehabilitasi sosial.
“Keempat, 101.606 siswa Sekolah Rakyat. Operasional Sekolah Rakyat pada 2027 masih kekurangan Rp 3,64 triliun. Tentu ini akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar,” katanya.
Dia menambahkan, dari sekitar 70 ribu calon penerima manfaat disabilitas, hanya sekitar 14 ribu yang dapat dijangkau apabila tidak ada tambahan anggaran. “Tentu usulan tambahan ini bukan angka di atas kertas. Setiap rupiah mewakili satu warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara. Kami mohon dukungan Komisi VIII untuk mewujudkannya,” tandasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Cornelis menyatakan, target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6–6,5 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027 hanya dapat tercapai apabila investasi nasional diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
“Kelompok miskin yang tersisa saat ini didominasi pekerja informal, masyarakat pedesaan, lansia miskin, dan masyarakat di wilayah tertinggal. Mereka lebih membutuhkan intervensi perputaran ekonomi dibandingkan sekadar bantuan konsumtif. Pemerintah juga harus menghindari pendekatan yang hanya berorientasi pada statistik kemiskinan dan lebih fokus mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Baca juga : Elina Joerg, Fans Terkejut Berani Akting Adegan Panas
Politikus PDIP itu juga menyampaikan pandangan kritis terhadap efektivitas berbagai program bansos yang selama ini berjalan. “Bansos yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif membantu rakyat harus dievaluasi, bahkan dihapus. Di tengah kebutuhan efisiensi fiskal, setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan arah kebijakan subsidi dan perlindungan sosial tahun 2027 yang menekankan pentingnya transformasi bantuan berbasis penerima manfaat, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penghapusan kesalahan sasaran (inclusion error) dalam penyaluran bantuan Pemerintah.
Cornelis menilai kualitas belanja negara jauh lebih penting dibandingkan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Menurutnya, persoalan utama APBN selama ini bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan efektivitas penggunaannya, termasuk masih adanya program yang tumpang tindih dan belanja yang belum menghasilkan dampak ekonomi optimal.
Dia menekankan agenda efisiensi anggaran harus diarahkan pada penguatan program-program produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan sektor ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Rakyat tidak membutuhkan banyak program yang sekadar menghabiskan anggaran. Yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, pendapatan yang layak, dan kebijakan yang benar-benar mengangkat kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
Di media sosial X, warganet mengaku prihatin dengan banyaknya lansia yang terancam tidak mendapatkan bansos. Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, bansos dinilai menjadi penolong bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup.
Akun @SiGue_41m menuturkan banyak lansia miskin yang membutuhkan bantuan. “Sedih banget. Kemarin banyak orang miskin yang BPJS Kesehatannya dinonaktifkan. Apalagi yang lansia dan sakit-sakitan, masa iya rakyat miskin tidak mendapatkan bansos di saat ekonomi sulit seperti sekarang,” keluhnya.
Akun @mauvecaca_ menceritakan bahwa kemiskinan ekstrem di desa jarang diekspos, padahal banyak lansia yang harus bekerja setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup.
Baca juga : Inka Andestha Geram, Digosipin Selingkuhan Arhan
“Banyak yang bilang hidup di desa itu enak karena tidak terlalu terdampak gejolak ekonomi dan biaya hidupnya tidak mahal. Tapi coba lihat langsung ke desa-desa, banyak lansia yang masih harus bekerja untuk sesuap nasi. Banyak yang tubuhnya sudah bungkuk tetapi masih mencangkul di sawah. Mereka sangat layak mendapatkan bansos,” tulisnya.
Akun @__rainbowbubble mengungkapkan masih adanya dugaan pungutan liar dalam penyaluran bansos, terutama bagi lansia. “Zaman sekarang bansos kerap dimanfaatkan oknum tertentu. Tiap bansos cair selalu ada yang meminta jatah. Pernah suatu kali nenek saya yang lansia mendapat bansos, tetapi dimintai uang. Dikasih Rp10 ribu, malah minta Rp20 ribu. Padahal ini bansos, bukan gaji,” sentilnya.
Akun @urya_suryana menilai bansos menjadi harapan besar bagi lansia miskin untuk menyambung hidup. “Nyesek banget melihat tatapan para lansia miskin yang berharap mendapat bansos. Memang nominal bansos bagi sebagian orang tidak seberapa, tetapi bagi lansia itu harapan besar untuk menyambung hidup dan berobat,” ujarnya.
Akun @achsetiadi menilai persoalan lansia tanpa jaminan pensiun dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
“Ini bukan sekadar masalah lansia tanpa pensiun, tetapi efek domino bagi ekonomi nasional. Indonesia baru memasuki fase aging society ketika sistem pensiun kita masih sangat terbatas cakupannya. Sementara itu, banyak lansia yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah pensiun. Jika tidak ada bansos, mereka bisa semakin terjerumus ke dalam kemiskinan,” paparnya.
Akun @kiwalipitu mengaku heran dengan proses pendaftaran calon penerima bansos yang dinilai berbelit-belit.
“Pernah ada tetangga saya yang lansia ingin didaftarkan sebagai penerima bansos. Namun, prosesnya terasa dipersulit meski sudah memiliki BPJS, e-KTP, KK, hingga kartu lansia. Itu baru satu kasus. Bayangkan jika ada jutaan lansia yang belum mendapatkan bansos,” cuitnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.