RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meluruskan isu yang menyebut dua desa di Kalimantan Utara masuk ke wilayah Malaysia. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena yang menjadi persoalan bukan perpindahan desa, melainkan belum tuntasnya penegasan batas negara di sejumlah titik perbatasan.
"Yang lepas bukan desanya, tetapi sebagian tanah di desa itu yang merupakan milik Malaysia," kata Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Tito menjelaskan, persoalan tersebut merupakan masalah lama yang berawal dari penetapan batas wilayah pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Di sejumlah lokasi, garis batas hanya tergambar di peta, tetapi belum ditetapkan secara pasti di lapangan.
Baca juga : Bawa Duit 500 T, Investor Asing Antre Masuk RI
"Nah ini problem lama karena Malaysia dengan Belanda dan Inggris membagi Pulau Sebatik dan beberapa sungai itu hanya di peta, sedangkan di lapangannya tidak. Akibatnya, lintas batas dan tapal batas menjadi tidak jelas," ujarnya.
Ia mengungkapkan, di kawasan perbatasan bahkan terdapat rumah warga yang berdiri di dua wilayah negara. "Ada rumah yang bagian depannya berada di Indonesia, sementara bagian lainnya berada di Malaysia," katanya.
Menurut Tito, kondisi tersebut juga memicu berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan barang, perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan narkotika, hingga perdagangan senjata api.
Baca juga : Mendagri Tegaskan BPHTB Rumah MBR Gratis, Soroti Dugaan Pungutan di Bekasi
"Nah ini crossing yang terjadi secara ilegal juga membuat dampak negatif, ada human trafficking, drug trafficking, firearms trafficking, kemudian penyelundupan dan lain-lain," ujarnya.
Karena itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini. Prioritas pembangunan meliputi penyambungan jaringan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Sementara baru ada 15 PLBN. Kita masih perlu lagi di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian di perbatasan Papua Nugini," kata Tito.
Baca juga : Pimpinan Baru BGN Resmi Dilantik, Said Iqbal Masuk Istana
Ia mengatakan konektivitas jalan di kawasan perbatasan akan memperkuat patroli keamanan, memperlancar distribusi logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Bagus kalau bisa dibangun jalan karena nanti untuk patroli, logistik, dan ekonomi akan bangkit," pungkasnya.
Selain itu, Tito mendukung rencana Komisi II DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perbatasan agar berbagai persoalan lintas sektor di wilayah perbatasan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga penyelesaian sengketa, dapat ditangani secara lebih terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.