RM.id Rakyat Merdeka - Kiai Kampung sekaligus penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengusulkan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), didampingi Busyro Muqoddas sebagai Wakil Menko Polkam.
Usulan tersebut disampaikan Gus Lilur sebagai gagasan untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
"Presiden dapat mempertimbangkan penyegaran kabinet apabila dipandang perlu. Saya melihat Pak Mahfud MD dan Pak Busyro Muqoddas memiliki pengalaman serta integritas yang dapat memperkuat koordinasi penegakan hukum," kata Gus Lilur dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai, Mahfud MD memiliki pengalaman panjang di bidang hukum, konstitusi, dan pemerintahan. Sementara Busyro Muqoddas dikenal memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi serta penguatan tata kelola kelembagaan.
Baca juga : Pemerintah Prioritaskan Warga Lokal Bekerja Di Proyek Abadi Masela
Menurutnya, kombinasi pengalaman keduanya dapat menjadi modal untuk memperkuat sinergi antarpenegak hukum di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
Gus Lilur menilai, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum perlu terus diperkuat di tengah berkembangnya berbagai spekulasi pascapenetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka.
Menurut Gus Lilur, beragam narasi yang berkembang di ruang publik berpotensi memunculkan persepsi mengenai hubungan antarlembaga penegak hukum.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Baca juga : Menjaga Integritas Penegakan Hukum Menuju Indonesia Emas 2045
"Sejak beberapa hari terakhir berkembang berbagai asumsi di ruang publik yang memunculkan beragam persepsi. Kondisi ini tidak cukup dijawab dengan klarifikasi semata, tetapi juga perlu direspons melalui penguatan kepercayaan publik terhadap institusi dan figur-figur yang memiliki integritas," tutur Gus Lilur.
Menurut tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, penguatan tata kelola penegakan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh agar koordinasi antarlembaga semakin efektif.
Salah satu yang disorotinya ialah penguatan koordinasi dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Ia mengusulkan agar koordinasi Satgas PKH berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), dengan tetap melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan, Polri, dan Kementerian Keuangan.
Baca juga : THMP Apresiasi Sinergi Penegak Hukum Tangani Kasus Eks Jampidsus
"Satgas PKH perlu terus diperkuat. Koordinasi di bawah Menko Polkam diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugasnya," tutur Gus Lilur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.