RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangkap 12 bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026. Kenapa banyak bupati yang ditangkap?
Menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers capaian kinerja KPK Semester I 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengaku sempat mempertanyakan hal itu kepada pernah menanyakan hal tersebut kepada Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein.
"Saya juga sempat kemarin nanya sama Deputi sama Dirdik, 'ini kenapa bupati terus ini?'" ungkap Fitroh.
Baca juga : Tatap Asian Games, PBTI Datangkan Pelatih Asal Iran
Dia menegaskan, pola tersebut bukan hasil pembidikan jabatan tertentu, melainkan konsekuensi dari proses penegakan hukum yang berbasis bukti. Menurutnya, setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada laporan masyarakat serta kecukupan alat bukti.
"Kebetulan laporan yang cukup disertai dengan petunjuk atau alat bukti yang cukup kuat itu kebetulan di level bupati," jelasnya.
Ia menjelaskan, KPK juga menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan gubernur. Namun, hingga kini alat bukti yang dimiliki belum mencukupi untuk dilakukan upaya paksa.
Baca juga : KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Jakarta
"Tetap harus didasarkan kepada kecukupan alat bukti. Jangan sampai kemudian kita melakukan penegakan hukum tapi melanggar hukum. Jadi bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," tegas Fitroh.
Sepanjang enam bulan pertama 2026, KPK tercatat telah melakukan 12 kali OTT. Jumlah tersebut melampaui total OTT sepanjang 2025 yang mencapai 11 kali.
Dari 12 OTT pada periode Januari hingga Juni 2026, mayoritas pihak yang terjaring merupakan bupati dan wali kota. Mereka antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dan Bupati Muara Enim Edison.
Baca juga : OTT, KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Jumlah itu belum termasuk OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang dilakukan pada akhir Juni hingga sepanjang Juli 2026.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.