RM.id Rakyat Merdeka - Istana memastikan, belum ada rencana reshuffle kabinet di awal Agustus ini. Kalaupun ada pelantikan, itu hanya sekadar pengisian jabatan-jabatan yang kosong, bukan kocok ulang komposisi kabinet.
Sepekan terakhir, isu reshuffle berhembus kencang. Pemantiknya, antara lain karena ada posisi yang kosong di kabinet juga butuhnya penyegaran untuk menyikapi turunnya tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah.
Wartawan kemudian menanyakan kabar reshuffle ini kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Prasetyo menggeleng.
"Sementara belum ada (reshuffle). Kalaupun ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan beberapa posisi karena ditinggalkan pejabat yang lama," ujarnya, di Gerbong Kereta Api Nusantara Explorer, di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Baca juga : BGN Selamatkan Duit Negara 311 M
Saat ini, ada dua kursi Wakil Menteri (Wamen) yang kosong. Yaitu kursi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang kosong setelah Silmy Karim ditangkap KPK dan kursi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya contohnya Wamen Imipas dan Wamentan, gitu," imbuh Prasetyo.
Ia kembali menekankan, sejauh yang diketahuinya, Presiden Prabowo belum membicarakan rencana perombakan jajaran kabinet. "Terus terang belum, Bapak Presiden belum berdiskusi mengenai rencana pergantian atau reshuffle kabinet," tekan Prasetyo.
Soal survei kepuasan publik, Prasetyo menyatakan, Pemerintah tak khawatir. "Sejak awal selalu kami sampaikan, bahwa kami bekerja bukan dalam rangka mencari survei," ucapnya. dalam keterangan video Sekretariat Presiden, Kamis (30/7/2026).
Baca juga : Situasi Global Suram, Presiden Bilang Tak Usah Takut
Pemerintah yakin, program-program Presiden Prabowo bertujuan baik untuk masyarakat. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga, akan terus menjalankan program dengan optimal.
"Kami tidak pernah melihat atau bekerja hanya untuk mengejar sebuah survei. Tapi dari apa yang kami kerjakan, kami yakin rakyat akan bisa menerima apa yang sudah kita jalankan sebagai janji kampanye," ujarnya.
Tanggapan Koalisi
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Bahlil tak mau berspekulasi menanggapi kabar tersebut.
"Menyangkut dengan reshuffle kabinet, itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Karena itu, kita semua harus taat dan tunduk pada hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Bahlil, usai menghadiri Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Baca juga : Blusukan ke NTT, Jokowi Disambut Ribuan Warga
Menteri ESDM ini mengingatkan agar tidak ada pihak yang membangun spekulasi melampaui kewenangan Presiden. "Jangan selalu berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden," tegasnya.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menegaskan, pihak tidak ikut campur dengan isu ataupun rencana reshuffle kabinet. Sebagai anggota koalisi Pemerintah, PAN tegak lurus dengan Presiden.
"Masalah reshuffle, kedaulatannya ada di tangan Bapak Presiden. Sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran, kami tegak lurus dengan keputusan Bapak Presiden," kata Wakil Ketua MPR, saat dikontak Rakyat Merdeka, Jumat (31/7/2026) malam.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.