RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sementara, bantuan dari Jepang berupa kapal perang dan tiga helikopter Chinook untuk operasi pemadaman, telah tiba di Kalimantan Barat.
Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan kesiapan negaranya membantu Indonesia menangani karhutla. "Malaysia siap memberikan bantuan jika diperlukan oleh Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas," kata Arthur dalam pernyataannya seperti dikutip Kantor Berita Malaysia Bernama, Rabu (9/9/2026).
Bantuan yang ditawarkan Malaysia mencakup operasi water bombing menggunakan helikopter, dukungan pemadaman dengan pesawat amfibi, hingga operasi penyemaian awan atau cloud seeding untuk menghasilkan hujan buatan.
Baca juga : Suratnya Belum Nyampe Di Meja Purbaya, IKN Butuh Tambahan Anggaran 15 Triliun
Arthur mengatakan, sejumlah lembaga Malaysia siap dilibatkan dalam operasi tersebut. Di antaranya Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia, Badan Penegakan Maritim Malaysia, Departemen Meteorologi Malaysia, serta Angkatan Udara Diraja Malaysia.
Dia mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk menyampaikan kesiapan Malaysia memberikan bantuan. Tawaran tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral keduanya di Bali pada 8 Juli 2026 serta komunikasi melalui telepon pada 24 Agustus 2026.
Menurut Arthur, kerja sama tersebut penting dilakukan karena kondisi cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Kondisi itu ditambah musim monsun barat daya yang meningkatkan risiko karhutla dan kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara.
Baca juga : KPK Finalisasi Penghitungan Kerugian Negara Kasus Iklan
Tawaran Malaysia mendapat sambutan positif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Pada prinsipnya, setiap dukungan internasional tentu kami sambut positif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah yang berlaku," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, saat dihubungi, Kamis (10/9/2026).
Namun, Berton menegaskan penerimaan bantuan internasional harus dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga. Termasuk dengan Kementerian Luar Negeri serta kementerian teknis terkait.
Baca juga : Eva: Saya Sudah Minta BPS Periksa Proses Pendataannya
Menurutnya, bentuk bantuan hingga penggunaan aset udara harus disepakati terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia dan negara pemberi bantuan. "Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan," pungkas Berton.
Sementara Malaysia baru menawarkan bantuan, Jepang telah lebih dulu mengirim aset untuk membantu penanganan karhutla.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.