RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memantau langsung kondisi satwa di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi dari Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Trubus menilai kunjungan langsung Wapres menjadi momentum penting bagi Pemerintah untuk melihat dampak karhutla secara lebih menyeluruh. Sebab, bencana tersebut tidak hanya mengancam masyarakat dan lingkungan, tetapi juga satwa yang kehilangan atau terancam habitatnya.
"Dapat apresiasi dan pujian memang Wapres di tengah situasi seperti ini. Sebagai orang nomor dua yang langsung memantau kondisi satwa, harusnya ini menjadi hal yang lebih serius," ujar Trubus, Senin (14/9/2026).
Baca juga : Aktivis Apresiasi Wapres Gibran Lihat Langsung Dampak Karhutla ke Orangutan
Menurutnya, perhatian Wapres terhadap kondisi satwa perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih komprehensif. Pemerintah pusat dinilai perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelamatkan, mengevakuasi, hingga memindahkan satwa ke lokasi yang lebih aman apabila kondisi semakin memburuk.
Trubus mengatakan keseriusan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan teknis mengenai penanganan satwa saat terjadi bencana.
Kejelasan prosedur diperlukan agar penanganan satwa tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi. Dengan aturan yang jelas, petugas di lapangan dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika kondisi satwa maupun habitatnya terancam.
Selain SOP, Trubus menyoroti pentingnya pembagian kewenangan antarkementerian dan lembaga. Kejelasan tugas dan tanggung jawab dinilai penting untuk menghindari kebingungan dalam penanganan satwa, terutama dalam kondisi darurat atau force majeure.
"Intinya Wapres harus bisa keluarkan kebijakan. Setelah blusukan satwa, buatlah kebijakan force majeure kita harus apa, SOP harus tegas, peraturan teknis ada, siapa yang tanggung jawab, siapa yang melakukan penanganan soal satwa ini," tegasnya.
Menurut Trubus, ancaman karhutla perlu dilihat sebagai persoalan yang memiliki dampak berlapis. Selain mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan, kebakaran juga dapat mengancam keberlangsungan satwa yang bergantung pada kawasan hutan sebagai habitatnya.
Baca juga : Kemenhut Terus Tekan Hotspot Karhutla, OMC Diperkuat di Wilayah Prioritas
Karena itu, perlindungan satwa perlu menjadi bagian dari sistem penanganan bencana. Pemerintah tidak hanya perlu menyiapkan langkah pemadaman dan perlindungan masyarakat, tetapi juga mekanisme penyelamatan satwa ketika habitatnya terdampak.
Trubus menilai langkah Wapres turun langsung ke lapangan seharusnya tidak berhenti pada pemantauan. Kunjungan tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat sistem perlindungan satwa ketika bencana, termasuk karhutla, terjadi.
"Jadi jangan berhenti di blusukan. Harus ada tindak lanjut kebijakan yang membuat penanganan satwa saat bencana lebih jelas dan terukur," katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.