RM.id Rakyat Merdeka - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem gambut. Upaya restorasi perlu diperkuat agar tidak hanya memulihkan lahan yang terbakar, tetapi juga mencegah kebakaran kembali terjadi setiap musim kemarau.
Ketua Terpilih Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Tri Febrianto mengatakan, pengelolaan gambut perlu lebih menekankan aspek pencegahan. Sebab, kondisi gambut yang terjaga kelembapannya dapat membantu menekan risiko kebakaran.
Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan, luas karhutla pada Januari-Mei 2026 mencapai 81.077 hektare (ha). Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025, yang mencapai 10.444 ha.
Luas lahan terbakar kemudian bertambah menjadi 107.465,47 ha hingga Juni dan mencapai 202.004,30 ha hingga Juli 2026.
"Hanya dalam satu bulan, Juli, areal yang terbakar bertambah sekitar 94.500 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini menandakan bahwa cara kita mengelola gambut belum bekerja," kata Tri Febrianto, yang akrab disapa Buyung, Selasa (20/10/2026).
Menurut Buyung, gambut memiliki karakteristik yang membuatnya rentan terbakar ketika mengalami pengeringan. Pembangunan kanal dan pembukaan lahan yang menurunkan kelembapan gambut dapat membuat lapisan tanah tersebut menjadi bahan bakar di bawah permukaan.
Kondisi ini membuat penanganan kebakaran gambut membutuhkan perhatian khusus. Selain pemadaman, upaya menjaga tinggi muka air dan memulihkan kondisi lahan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Data Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kemenhut mencatat, luas lahan terbakar di Riau pada Januari-Juli 2026 mencapai 15.738,9 ha. Sebanyak 14.423,5 ha di antaranya merupakan lahan gambut, atau sekitar 92 persen dari total luas kebakaran.
"Peristiwa karhutla di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, sedangkan faktor iklim memperkuat skala dan intensitasnya," ujar Buyung.
Baca juga : Pendiri CAN Borneo Luruskan Polemik Pertemuan Relawan dengan Menhut
Upaya pencegahan juga perlu didukung pengawasan terhadap kegiatan usaha. Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel 57 badan usaha dengan luas lahan terbakar sekitar 34.636 ha. Sebanyak 17 badan usaha di antaranya tercatat memiliki riwayat kebakaran berulang.
Buyung menilai, kejadian kebakaran di lokasi yang sama perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. Dengan demikian, pemulihan lahan dapat berjalan seiring dengan upaya memastikan pengelolaan gambut dilakukan secara bertanggung jawab.
Indonesia sebenarnya telah menjalankan program restorasi gambut sejak 2016 melalui Badan Restorasi Gambut (BRG). Pada 2020, lembaga tersebut diperluas menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dengan target restorasi mencapai 1,2 juta ha.
BRGM melaporkan telah merestorasi sekitar 1,6 juta ha gambut di luar konsesi melalui berbagai kegiatan, termasuk pembangunan sumur bor, sekat kanal, dan kanal timbun. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa restorasi berhasil menurunkan kebakaran sebesar 29,59 persen.
Buyung mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan. Namun, menurutnya, keberhasilan restorasi perlu dilihat dari perubahan kondisi ekosistem, bukan hanya luas lahan yang telah dikerjakan.
"Itu bukan kerja kecil, dan layak dihargai. Namun, klaim tersebut perlu diuji secara terbuka dengan data tinggi muka air dan tutupan vegetasi, karena luas areal yang dikerjakan tidak otomatis sama dengan ekosistem yang pulih," jelasnya.
Masa tugas BRGM berakhir pada Desember 2024. Fungsi restorasi, rehabilitasi, dan pengawasan gambut kemudian dialihkan, sehingga koordinasi lintas kementerian menjadi penting untuk memastikan upaya pemulihan berjalan berkelanjutan.
Menurut Buyung, gambut merupakan satu kesatuan hidrologis yang tidak mengenal batas administrasi maupun konsesi perusahaan. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan pendekatan terpadu agar upaya pencegahan dan pemulihan dapat menjangkau keseluruhan ekosistem.
Dampak karhutla juga dirasakan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota terdampak karhutla. Sebanyak 26.545 kasus di antaranya menimpa balita.
Baca juga : BAZNAS Tangani Karhutla Di 12 Titik, Salurkan Bantuan Ke Puluhan Lokasi
Dalam konteks tersebut, Buyung menyambut pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai kesempatan untuk memperkuat pengelolaan gambut. Presiden memutuskan pembentukan badan tersebut pada 24 September 2026. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik kepala dan wakil kepala BPGMN.
Menurut Menteri Kehutanan, badan tersebut berada langsung di bawah Presiden, melibatkan ilmuwan dan profesional, serta dilengkapi anggaran yang memadai.
Buyung berharap, kehadiran BPGMN dapat memperkuat langkah pencegahan sehingga pengelolaan gambut tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
"Namun, badan yang sudah memiliki pimpinan belum tentu kuat di lapangan, dan di situlah ujian sesungguhnya," ungkapnya.
Ia menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas BPGMN. Pertama, keberhasilan restorasi perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti tinggi muka air gambut, tutupan vegetasi, dan penurunan titik panas. Hasilnya juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kedua, pengelolaan gambut perlu dilakukan berdasarkan kesatuan hidrologis, bukan semata-mata mengikuti batas administrasi atau konsesi. Ketiga, setiap kejadian kebakaran perlu diikuti evaluasi tata kelola dan perizinan agar upaya pemulihan berjalan beriringan dengan peningkatan pengawasan.
Keempat, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menjaga ekosistem gambut. Buyung menyebut, puluhan juta orang hidup di kawasan hidrologis gambut yang luasnya mencapai sekitar 24 juta ha.
Menurutnya, larangan membakar lahan perlu disertai alternatif penyiapan lahan dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Pendekatan tersebut penting agar upaya pencegahan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Kelima, pengelolaan gambut perlu dilakukan secara permanen dan berbasis ilmu pengetahuan. Pemulihan ekosistem membutuhkan waktu panjang sehingga memerlukan konsistensi kebijakan dan pengawasan lintas periode pemerintahan.
Baca juga : Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk Korban Karhutla
Pemerintah sendiri telah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas pencegahan kebakaran gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Buyung menilai, upaya menjaga gambut juga membutuhkan dukungan data yang terintegrasi. Informasi mengenai perizinan, kanal, tutupan lahan, dan riwayat kebakaran perlu dikelola dalam satu sistem yang dapat diakses publik. Dengan begitu, evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terbuka dan terarah.
Perguruan tinggi dan komunitas kehutanan juga memiliki ruang untuk berkontribusi. Menurut Buyung, kampus dan alumni dapat mendukung upaya restorasi melalui penyediaan tenaga ahli hidrologi gambut, pemetaan, pendampingan desa, serta penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.
Ia berharap, pembentukan BPGMN menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan kalangan akademisi dalam menjaga ekosistem gambut.
Upaya tersebut tidak hanya penting untuk menekan risiko kebakaran, tetapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang konsisten, restorasi gambut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mengurangi risiko munculnya asap pada musim kemarau berikutnya.
"Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan, sehingga kita kembali berkutat dengan asap pada musim kemarau berikutnya," pungkas Buyung.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.