Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional, Menko Polkam: Kita Masih Sanggup

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Sebab, pemerintah menilai, Indonesia masih mampu menangani situasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengatakan, penetapan status bencana nasional juga berpotensi mendatangkan bantuan dari sejumlah negara yang membutuhkan koordinasi teknis lebih lanjut.

“Masalah penetapan bencana nasional, ya. Sementara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Dudung, penetapan status bencana nasional dapat diikuti kedatangan bantuan dari negara-negara asing.

Bantuan tersebut tidak hanya berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista), personel, dan perlengkapan, tetapi juga memerlukan dukungan logistik serta pengaturan teknis di lapangan.

Kondisi itu, kata dia, perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kendala dalam penanganan, termasuk terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga : Menko Polkam Sebut Presiden Intens Pantau Karhutla, Bakal Gelar Rapat Siang Ini

“Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel, dan bantuan. Tapi untuk sementara kita masih sanggup,” tegasnya.

Meski demikian, Dudung menyebut, Indonesia telah menerima dukungan dari negara tetangga.

Malaysia, misalnya, berencana mengirimkan bantuan berupa tiga unit helikopter dan 52 personel untuk mendukung penanganan karhutla.

Dudung menyampaikan hal tersebut seusai memimpin rapat koordinasi yang membahas sejumlah persoalan strategis, dengan karhutla menjadi salah satu fokus utama.

Rapat itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan, Kepala BRIN Arif Satria, serta Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan.

“Ada beberapa hal yang penting yang kami bahas. Yang pertama, tentunya tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Dudung.

Baca juga : Karhutla Bromo Makan Korban Jiwa, Kemlu UEA Sampaikan Solidaritas untuk RI

Ia menjelaskan, pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga mengenai jumlah titik panas (hotspot), kondisi faktual di lapangan, langkah strategis dan teknis penanganan, serta kendala yang dihadapi petugas.

Pemerintah juga membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat pengendalian karhutla, antara lain pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake, pembangunan sumur bor, dan embung untuk mendukung ketersediaan air.

“Kemudian langkah-langkah konkret yang akan kita lakukan, serta upaya seperti pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake, juga perlu diperhatikan untuk mendukung pengendalian karhutla yang lebih efektif lagi, termasuk sumur bor, kemudian embung, dan sebagainya,” tuturnya.

Selain karhutla, rapat membahas perkembangan ekonomi dan kondisi global. Menurut Dudung, pemerintah mencermati perkembangan inflasi nasional yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian.

Pembahasan juga mencakup dinamika ekonomi global, kondisi stok BBM, dan alternatif sumber energi.

Dudung menilai, perkembangan tersebut perlu diantisipasi secara terkoordinasi agar tidak mengganggu stabilitas nasional.

Baca juga : Akibat Karhutla, Negara Tetangga Mohon Sabar Ya

Poin berikutnya adalah persatuan dan stabilitas sosial. Dalam pembahasan ini, pemerintah menyoroti pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta perkembangan situasi di Papua yang membutuhkan perhatian dan koordinasi bersama.

Adapun pembahasan keempat berkaitan dengan pembangunan dan penyelesaian persoalan agraria.

Pemerintah menerima masukan mengenai percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyelesaian masalah pertanahan di wilayah transmigrasi, serta persoalan agraria di desa-desa dalam kawasan hutan.

“Seluruhnya ini memerlukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dudung.

Ia berharap, koordinasi antarkementerian dan lembaga dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dengan demikian, agenda pembangunan menuju Indonesia Emas dapat terus dikawal.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.