RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan program Satu Orang Satu Rekening untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 99 persen. Program ini menyasar 25 juta warga prasejahtera berusia 17 tahun ke atas dengan anggaran Rp1,28 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan meningkat dari 93,61 persen pada 2026 menjadi mendekati 99 persen.
“ Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen,” ujar Airlangga saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10/2026).
Melalui program ini, pemerintah menyiapkan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening. Sasaran penerima merupakan warga kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
Baca juga : Banyak Anggota Kabinet Masuk RS
Airlangga menjelaskan, data calon penerima program sedang disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Dan saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia,” katanya.
Program Satu Orang Satu Rekening diharapkan membuat lebih banyak masyarakat terhubung dengan sistem keuangan formal. Akses tersebut dapat memudahkan masyarakat menggunakan layanan perbankan dan mengelola keuangan.
Selain program tersebut, pemerintah juga memperluas inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini telah diikuti 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun.
Baca juga : Kapolri: Hadiah 2 Tahun Pemerintahan Prabowo
Program KEJAR bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini. Melalui kepemilikan rekening, pelajar diharapkan semakin memahami cara mengelola uang dan membangun kebiasaan menabung.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit sektor pertanian, industri padat karya, serta program perumahan. Berbagai upaya tersebut dijalankan melalui sejumlah kanal, termasuk TPAKD.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit mencapai Rp300 triliun sepanjang 2026. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit tercatat Rp257,84 triliun kepada sekitar 4 juta debitur.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera. Airlangga menyebut Presiden Prabowo mengarahkan penurunan suku bunga kredit bagi kelompok tersebut dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun.
Baca juga : Hari Santri 2026, Syahganda Ungkap Peran Besar Pesantren di Era Prabowo
“Yang terbaru arahan Bapak Presiden kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” pungkas Airlangga.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pembiayaan. Peningkatan kepemilikan rekening diharapkan berjalan seiring dengan pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.