Banjir masih menjadi persoalan yang berulang di Kota Padang setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Dampaknya tidak hanya berupa genangan di jalan, tetapi juga kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga warga yang harus meninggalkan tempat tinggalnya.
Salah satu kejadian besar berlangsung pada 7 hingga 9 Maret 2024. Bencana tersebut memperlihatkan bahwa banjir di Padang dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah banjir semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan, atau ada persoalan tata kelola lingkungan yang turut memperbesar dampaknya?
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 10 Maret 2024, banjir di Kota Padang berdampak pada 35.299 jiwa. Sebanyak 3.734 warga dilaporkan sempat mengungsi, sementara 10.150 unit rumah terdampak. Bencana tersebut melanda sejumlah wilayah di delapan kecamatan.
Besarnya dampak ini menunjukkan bahwa banjir bukan persoalan kecil yang dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan genangan setelah hujan berhenti. Bagi masyarakat yang terdampak, banjir dapat berarti kehilangan waktu bekerja, kerusakan barang, terganggunya pendidikan, serta munculnya biaya tambahan untuk memulihkan kehidupan sehari-hari.
Baca juga : Hujan Datang, Waspadai Banjir
Curah hujan ekstrem memang menjadi faktor penting dalam kejadian tersebut. Data pengamatan BMKG mencatat curah hujan harian di Padang mencapai 505 milimeter pada 8 Maret 2024. Angka ini menunjukkan betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi sistem drainase dan aliran sungai ketika hujan turun dalam jumlah besar.
Karena itu, tidak tepat jika seluruh penyebab banjir langsung dibebankan kepada pemerintah daerah. Faktor cuaca memiliki peran nyata. Namun, tingginya curah hujan juga seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan meninjau kembali kemampuan infrastruktur kota dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana air hujan dialirkan dan diserap oleh lingkungan perkotaan. Drainase yang tidak mampu menampung limpasan air dapat memperparah genangan, terutama apabila saluran mengalami penyumbatan atau kapasitasnya tidak sesuai dengan kondisi wilayah. Meski demikian, kondisi drainase di setiap kawasan Padang tidak bisa langsung dianggap buruk tanpa pemeriksaan lapangan dan data teknis. Pemerintah perlu melakukan pemetaan titik genangan, mengevaluasi kapasitas saluran, serta memeriksa apakah pemeliharaan drainase telah berjalan secara rutin. Hasil evaluasi tersebut seharusnya menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan, bukan sekadar respons setelah banjir terjadi.
Selain drainase, tata guna lahan juga perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air apabila menggantikan lahan terbuka tanpa perencanaan yang memadai. Dalam kondisi seperti itu, lebih banyak air mengalir di permukaan dan masuk ke saluran dalam waktu bersamaan. Akan tetapi, perubahan tata guna lahan tidak boleh langsung dinyatakan sebagai penyebab utama banjir Maret 2024 tanpa data perubahan tutupan lahan dan kajian hidrologi. Pemerintah Kota Padang perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan mempertimbangkan kawasan resapan, sempadan sungai, dan wilayah yang memiliki risiko banjir.
Baca juga : Yuke Apersiasi Penanganan Banjir Pemprov Jakarta
Di sinilah persoalan banjir berkaitan langsung dengan politik lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan tata ruang, pengendalian pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan pengurangan risiko bencana. Setiap keputusan mengenai izin pembangunan dan pemanfaatan lahan memiliki konsekuensi terhadap kondisi lingkungan.
Karena itu, penanganan banjir seharusnya tidak berhenti pada pengerahan petugas, evakuasi warga, atau penyaluran bantuan. Langkah-langkah tersebut tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat, tetapi harus disertai kebijakan pencegahan yang terukur. Tanpa evaluasi tata ruang dan infrastruktur, pemerintah berisiko terus mengeluarkan biaya penanganan bencana tanpa mengurangi kerentanan masyarakat secara memadai.
Pengelolaan sampah juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi, terutama jika ditemukan saluran air yang tersumbat oleh sampah di lokasi terdampak. Sampah yang menyumbat drainase dapat menghambat aliran air, tetapi kontribusinya terhadap banjir di lokasi tertentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan. Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Dinas terkait perlu memastikan pengangkutan sampah berjalan teratur, membersihkan saluran secara berkala, dan menyediakan sistem pelaporan ketika warga menemukan penyumbatan. Di sisi lain, masyarakat juga harus ikut menjaga saluran air agar tidak menambah risiko yang sudah ada.
Banjir di Kota Padang memperlihatkan bahwa bencana dapat muncul dari pertemuan faktor alam dan kerentanan lingkungan. Curah hujan ekstrem merupakan pemicu yang nyata, tetapi besarnya kerugian juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas perencanaan wilayah. Pemerintah Kota Padang perlu menjadikan kejadian Maret 2024 sebagai bahan evaluasi melalui audit drainase di titik rawan, pemetaan kawasan resapan, pengawasan pembangunan, serta keterbukaan data mengenai program dan anggaran pengendalian banjir. Hasil evaluasi tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat agar warga dapat mengetahui langkah yang telah dilakukan dan perkembangan perbaikannya.
Baca juga : Pramono: Musim Hujan Jakarta Akhir November, Normalisasi Kali Dikebut
Masyarakat tidak seharusnya terus menghadapi persoalan yang sama tanpa mengetahui upaya pencegahan yang jelas. Pemerintah memang tidak dapat mengendalikan hujan, tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko yang dapat dikelola. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penanganan banjir tidak cukup dilihat dari seberapa cepat air surut atau seberapa banyak bantuan disalurkan.
Keberhasilan juga perlu dinilai dari berkurangnya titik genangan, membaiknya fungsi drainase, terjaganya kawasan resapan, dan meningkatnya kesiapan warga menghadapi bencana. Banjir di Padang memang berkaitan dengan kondisi alam, tetapi dampaknya juga menjadi ujian bagi tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan daerah.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.