RM.id Rakyat Merdeka - Pengamanan Ibu Kota dilipatgandakan pasca mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 20.980 personel TNI Angkatan Laut (AL) disiapkan untuk memperkuat pengamanan Jakarta.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan menjelaskan, pengerahan pasukan dilakukan dalam empat tahap. Personel berasal dari satuan TNI AL di Jakarta maupun sejumlah daerah.
Pengerahan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui surat telegram. Seluruh personel akan berada di bawah kendali operasi (BKO) Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya).
“Pengerahan pasukan ini merupakan rencana penebalan pengamanan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta,” ungkap Yayan, lulusan Akademi Angkatan Laut 1993, di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
TNI AL memulai tahap pertama pada Senin (2/11/2026) dengan mengerahkan 2.100 personel dari satuan yang sudah berada di Jakarta. Pasukan tersebut berasal dari Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Selanjutnya, pada Rabu (4/11/2026), TNI AL mengerahkan 5.740 personel dari luar Jakarta melalui tahap kedua dan ketiga. Mobilisasi pasukan dilakukan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan jalur darat.
Yayan mengatakan, personel tersebut berasal dari Koarmada II, Pasmar 2, Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal), Kodiklatal, Akademi Angkatan Laut (AAL), serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Baca juga : Diperiksa 5 Jam, Nusron Berinisiatif Datangi KPK
Pada tahap keempat, TNI AL menyiapkan 13.140 personel dari Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) dan satuan di wilayah Jakarta. Mereka ditempatkan dalam status siaga penuh di markas masing-masing untuk mendukung pengerahan apabila diperlukan.
“Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” ungkap mantan Panglima Komando Armada II tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan, pengerahan personel TNI dalam jumlah besar ke Jakarta merupakan hal biasa, terutama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan.
Nas menegaskan, pengerahan pasukan tersebut merupakan bentuk kesiapan prajurit untuk melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“TNI dituntut selalu siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” cetus lulusan Akademi Militer 1998 ini.
Nas memastikan, pengerahan pasukan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Jajaran prajurit selalu berada dalam posisi siaga untuk mengantisipasi berbagai dinamika di Ibu Kota.
Ia juga menegaskan, pengawasan terhadap prajurit dilakukan agar pelaksanaan tugas tidak keluar dari koridor hukum. Setiap kegiatan perlindungan dan pengamanan harus berjalan sesuai standar operasional prosedur.
Baca juga : Demokrat Kuasai Senat & DPR, Trump Terpojok
“TNI selalu siap melaksanakan tugas berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata mantan Asisten Intelijen (Asintel) Kaskostrad tersebut.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons soal pengerahan prajurit TNI dalam jumlah besar ke ibu kota untuk mempertebal pengamanan. Pramono menyatakan Pemprov DKI mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga keamanan di Jakarta.
“Tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan memberikan dukungan terhadap upaya pengamanan. “Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk dilakukan pengamanan di Ibu Kota ini,” ujarnya.
Pramono mengatakan Jakarta memiliki posisi strategis sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian nasional. Menurutnya, pengamanan di Jakarta menjadi hal penting.
“Sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” tuturnya.
Namun, pengerahan puluhan ribu personel ini justru memunculkan pertanyaan mengenai ancaman yang sedang dihadapi Jakarta. Pengamat militer dan intelijen Stanislaus Riyanta mempertanyakan alasan pengerahan pasukan dalam jumlah besar tersebut.
Baca juga : BPS Catat 99 Kabupaten/Kota Tumbuh Di Atas 6 Persen
“Sebenarnya apa ancaman yang sedang terjadi di Jakarta?” ujarnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (4/11/2026).
Menurut Stanislaus, pengerahan puluhan ribu pasukan baru masuk akal jika terdapat ancaman signifikan. Misalnya, aksi terorisme secara masif atau keberadaan aktor ancaman yang menggunakan senjata sehingga membahayakan masyarakat.
Saat ditanya apakah kesiapsiagaan tersebut berkaitan dengan penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Stanislaus menilai persoalan itu semestinya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi di tingkat elite.
“Bukan jalur lapangan dengan pengerahan massa yang membuat publik bertanya-tanya dan khawatir,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat meredakan kekhawatiran publik sekaligus memastikan persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum yang transparan dan koordinasi antarlembaga negara.
“Presiden bisa menenangkan masyarakat dan menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme hukum yang transparan dan koordinasi elite lembaga negara,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.