RM.id Rakyat Merdeka - Ahli hukum pidana Romli Atmasasmita menyoroti penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023 dan 2024. Dia mempertanyakan tidak ditetapkannya sejumlah pihak yang disebut dalam rangkaian perkara sebagai tersangka, termasuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji.
Hal tersebut disampaikan Romli saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Awalnya, JPU menanyakan apakah penyidik memberikan informasi berupa data perkara saat memeriksa Romli sebagai ahli. Menanggapi pertanyaan tersebut, Romli mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya janggal dalam konstruksi perkara.
"Jadi penyidik dua kali periksa saya. Memang ganjil dalam dakwaan, karena tidak semua dijadikan, ditetapkan tersangka oleh penyidik," ujar Romli.
Dia kemudian mencontohkan Ketua Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Fuad Hasan Masyhur yang menurut kronologi perkara disebut meminta Menteri Agama membagi kuota tambahan kepadanya. Selain itu, Romli mempertanyakan tidak ditetapkannya Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief sebagai tersangka.
"Ditjen sebagai bawahan dari menteri juga tidak (tersangka)," tandasnya.
Romli membandingkan perkara tersebut dengan kasus Sisminbakum yang pernah menjerat dirinya saat menjabat sebagai Direktur Jenderal. Dalam perkara itu, dirinya ditetapkan sebagai tersangka, sementara Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yusril Ihza Mahendra, tidak.
Menurut Romli, pembagian kewenangan antara menteri dan direktur jenderal perlu diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dia menjelaskan, hubungan kewenangan melalui delegasi berbeda dengan mandat.
"Menurut kasus, perkara yang saya alami, Sisminbakum, saya Dirjen, tersangka saya. Pak Yusril Menteri kan tidak, karena ada hubungan delegasi, bukan mandat. Kalau mandat dari presiden kepada menteri. Tapi kalau menteri ke Dirjen tanggung jawabnya delegasi," jelasnya.
Baca juga : Sidang Gus Yaqut, Saksi Ceritakan Evaluasi Pelayanan Haji 2024
Romli juga menegaskan, keputusan menteri terkait pembagian kuota haji tidak otomatis dapat dikaitkan dengan keuntungan ilegal atau biaya yang diduga diterima pihak lain.
Hal itu disampaikan ketika kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan hubungan sebab-akibat antara penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) dan aliran uang yang diduga diterima sejumlah pihak.
Kuasa hukum menjelaskan, keputusan menteri merupakan kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknisnya dilakukan jajaran di bawah menteri, termasuk pejabat direktorat dan staf.
Menanggapi hal tersebut, Romli menyatakan, sepanjang tidak terbukti menteri menerima keuntungan dari aliran uang tersebut, keputusan yang diterbitkannya tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan fee yang diterima pihak lain.
"Menteri enggak dapat kan?" tanya Romli.
Dia kemudian menegaskan, tidak terdapat hubungan kausalitas antara keputusan menteri dan fee yang diterima pejabat lain jika keterlibatan langsung menteri tidak terbukti.
"Tidak ada hubungannya. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Kecuali menteri menerima," tandasnya.
Romli juga menyoroti penerapan konsep penyertaan atau turut serta dalam konstruksi dakwaan. Menurut dia, untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, penuntut umum harus membuktikan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind di antara para pelaku.
Dia menjelaskan, turut serta tidak cukup hanya didasarkan pada pengetahuan atau keterlibatan seseorang dalam rangkaian peristiwa. Harus ada kesepahaman dan keterlibatan aktif dalam tindak pidana yang didakwakan.
Baca juga : Sidang Gus Yaqut, Anna Hasbie Ungkap Pembahasan Kuota Tambahan Haji 2023
Ketika kuasa hukum mempertanyakan bagaimana membuktikan adanya meeting of mind antara Yaqut dan pihak-pihak yang diduga menerima uang, Romli kembali mengingatkan pembagian kewenangan antara menteri dan bawahannya.
"Kalau sudah prinsipnya delegasi pada bawahan menteri, ya bawahan menterilah yang bersama-sama. Dengan mereka, bukan dengan menteri," katanya.
Romli bahkan kembali mempertanyakan status Dirjen PHU yang memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan kebijakan.
"Dirjennya jadi tersangka enggak?" ucapnya.
Dia menegaskan, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan masing-masing orang, bukan semata-mata karena jabatan yang disandang.
"Tanggung jawabnya individual. Tidak boleh dikait-kaitkan kepada orang lain," tegas Romli.
Soroti Dugaan Permintaan Uang oleh Oknum DPR
Dalam persidangan tersebut, Romli juga menanggapi pertanyaan kuasa hukum mengenai dugaan adanya oknum anggota DPR yang meminta uang dengan tekanan dalam rangkaian perkara kuota haji tambahan 2024.
Kuasa hukum menggambarkan situasi ketika seorang terdakwa diduga memberikan atau memfasilitasi penyerahan uang milik pihak lain karena adanya tekanan. Padahal, uang tersebut tidak pernah diterima atau dinikmati sendiri oleh terdakwa.
Menanggapi ilustrasi itu, Romli justru mempertanyakan apakah anggota DPR yang diduga meminta uang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga : Kaum Ibu Forum Jakarta Nahdliyin Sampaikan Amicus Curiae untuk Gus Yaqut
"Pertanyaan saya, apakah anggota DPR itu jadi tersangka tidak?" kata Romli.
Ketika dijawab bahwa pihak tersebut tidak menjadi tersangka, bahkan tidak diperiksa sebagai saksi, Romli menilai dugaan permintaan uang disertai tekanan dengan memanfaatkan jabatan dapat masuk kategori pemerasan dalam jabatan.
"Menurut saya itu pemerasan dalam jabatan. Pasal 12E Undang-Undang Tipikor. Kalau DPR itu tadi pimpinan yang meminta, harus dituntut, diadili. Harus. Karena equality before the law," tegasnya.
Romli menekankan, penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh pihak tanpa pengecualian, termasuk pejabat negara. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Tidak ada hal istimewa seseorang pejabat," pungkasnya.
Dalam perkara ini, JPU mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambahan kuota haji 2023 dan 2024. Yaqut diduga mengatur pengalihan 50 persen kuota haji khusus dari tambahan kuota haji 2024 tanpa didukung kajian teknis. JPU juga menduga pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dilakukan dengan mengakomodasi jemaah yang tidak sesuai mekanisme masa tunggu.
JPU menyebut perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar. Yaqut didakwa bersama mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. Yaqut juga diduga memperoleh keuntungan sebesar 271.500 dolar AS atau sekitar Rp4,83 miliar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.